Tentara Bayaran AS Masuk Gaza Saat Israel Mau Lanjutkan Perang: Jadi Operator Pos Pemeriksaan

"Para pejabat menambahkan kalau Israel mungkin melanjutkan perang setelah membebaskan 30 dari 100 tahanan yang tersisa di Jalur Gaza dalam beberapa minggu mendatang untuk mencapai tujuannya melenyapkan Hamas," kata laporan tersebut.

Di sisi lain, surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth mengkonfirmasi kalau persiapan telah dimulai di Israel untuk memulai negosiasi tahap kedua dari perjanjian pertukaran sandera dan tahanan dengan Hamas dalam kerangka gencatan senjata tersebut.

"Negosiasi (tahap kedua) tersebut secara resmi dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 4 Februari mendatang, namun sebenarnya negosiasi tersebut telah dimulai di balik layar," kata laporan tersebut. 

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar mengatakan kalau pemerintahan Hamas merupakan ancaman bagi keamanan Israel.

Dia menekankan bahwa Tel Aviv belum menyetujui perjanjian gencatan senjata permanen yang akan membuat gerakan tersebut menguasai Gaza.

Selama negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata, Israel menuntut agar Hamas tidak tetap berkuasa di Gaza.

Israel meminta syarat agar pihak lain yang memerintah Jalur Gaza, tanpa menyebutkan secara spesifik, karena Israel juga menolak membiarkan Otoritas Palestina menguasai Jalur Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan kalau Hamas tidak akan mengendalikan penyeberangan Rafah, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada hari ketujuh setelah perjanjian berlaku.

Netanyahu mengatakan kalau pengelolaan operasi teknis di dalam penyeberangan akan dilakukan oleh penduduk Gaza. yang tidak berafiliasi dengan Hamas, yang telah diperiksa dan disetujui oleh Shin Bet.

Sedangkan peran Otoritas Palestina akan sebatas memberi cap pada paspor.

Israel Tunjuk UEA Sebagai Administrator Gaza Pengganti Hamas di Gaza

UEA dan Israel sepakat bahwa emirat Teluk itu akan mengambil alih pengelolaan Jalur Gaza setelah perang, Israel Hayom melaporkan pada 22 Januari.

Konsorsium kontraktor keamanan swasta akan mengoperasikan koridor Netzarim untuk mengendalikan pengungsi Palestina yang kembali ke rumah mereka di jalur utara.

Beberapa pihak mengusulkan Otoritas Palestina (PA), yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki atas nama Israel, diberi tugas untuk mengendalikan jalur tersebut jika gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku.

Namun, kedua negara sepakat bahwa UEA akan mengambil alih pemerintahan di wilayah tersebut hanya setelah ada “undangan” dari Palestina.

Kesepakatan itu muncul setelah Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer mengatakan di Knesset pada hari Rabu bahwa setiap inisiatif untuk pemerintahan Gaza yang dianggap datang atas nama Israel akan dianggap tidak sah. "Itu akan gagal begitu saja," katanya.