Tiongkok Dituding Usik Kedaulatan Myanmar Lewat Proposal Keamanan Gabungan

Kelompok bersenjata telah menyita pabrik pengolahan nikel Tiongkok di wilayah Sagaing dan pabrik semen yang dibangun dengan bantuan Tiongkok di Mandalay.

Pasukan junta militer yang menjaga stasiun lepas landas untuk jaringan pipa minyak dan gas menghadapi serangan yang sering terjadi.

Usulan Tiongkok tersebut diutarakan pada Agustus 2024. Perusahaan Keamanan Gabungan ini jauh dari badan keamanan swasta konvensional yang mengatur perlindungan pabrik dan proyek, tetapi merupakan intervensi militer oleh Tiongkok melalui pintu belakang. 

Tentara Tiongkok akan hadir di Myanmar bersama dengan senjata dan perlengkapan perang, yang mampu menghadapi kelompok milisi etnis; meskipun tanpa seragam Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.

Hal tersebut bukan hanya dinilai sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Myanmar, tetapi masalah yang menjadi perhatian negara-negara tetangga seperti India, Bangladesh, dan Thailand. Ini akan menjadi kehadiran tentara Tiongkok di dekat perbatasan mereka. India sedang membangun Proyek Transportasi Multimoda Kaladan juga di negara bagian Rakhine tempat Tiongkok mengerahkan pasukannya.

Dukungan Tiongkok untuk Junta Myanmar

Junta militer telah membentuk komite kerja untuk menyiapkan Nota Kesepahaman untuk pendirian perusahaan keamanan tersebut.

Jason Tower dari Institut Perdamaian Amerika Serikat telah dikutip di The Irrawaddy yang mengatakan Tiongkok menginginkan kendali penuh dan kemampuan untuk secara langsung mengamankan investasi geostrategisnya di Myanmar tanpa bergantung pada junta.

"Apa yang diminta oleh Tiongkok tampaknya mirip dengan ‘pulau keamanan’ yang ingin mereka bangun di sekitar bendungan Myitsone pada tahun 2009 setelah pertikaian pecah terkait proyek pembangkit listrik tenaga air di negara bagian Kachin. Itu akan melibatkan keamanan Tiongkok yang secara langsung mengendalikan akses ke wilayah di sekitar proyek tersebut,” katanya.

Konstitusi Myanmar tahun 2008 melarang pengerahan pasukan asing di wilayahnya. Pembingkaian inisiatif tersebut sebagai “perusahaan” Tiongkok dalam usaha patungan tidak lain hanyalah langkah cerdik untuk membungkam tuduhan intervensi militer asing.

Dengan menyusun perusahaan tersebut sebagai perusahaan swasta dan sebagian milik Burma, Beijing dapat menyangkal keterlibatan langsungnya sementara dari balik tirai bambu mengarahkan pasukan keamanan untuk melaksanakan tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok dari wilayah Burma.

Beijing telah membantu pemerintahan junta militer yang represif dengan dukungan keuangan dan militer yang berkelanjutan, termasuk pengiriman senjata dan pesawat, tetapi sekarang tidak lagi yakin bahwa junta militer akan mampu melindungi investasi dan personelnya di Myanmar.

Tiongkok sudah memiliki empat perusahaan keamanan swasta yang beroperasi di Myanmar, di wilayah-wilayah yang menjadi tempat Beijing memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang signifikan. Perusahaan-perusahaan keamanan ini terutama berfokus pada pengamanan proyek-proyek infrastruktur, personel Tiongkok, dan investasi-investasi yang terkait dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan.

Namun, Perusahaan Keamanan Gabungan yang diusulkan akan menjadi usaha patungan dengan junta militer di Myanmar, yang akan memperkenalkan dinamika baru dalam keseluruhan rencana. Perusahaan ini akan memfasilitasi pengiriman dan penyaluran senjata ke junta militer.

Kejutan yang Tak Diharapkan

Dengan adanya kepentingan junta di dalamnya, perusahaan baru ini akan beroperasi dengan lebih sedikit batasan dan memiliki personel yang bersenjata lengkap di jajarannya. Perusahaan ini mungkin akan mengambil peran yang lebih militeristik dan bagian aktif dalam memerangi kekuatan-kekuatan pro-demokrasi.