Macron Sebut Pengusiran Warga Gaza Akan Sangat Berbahaya, Singgung Greenland yang Ingin Dibeli Trump

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, pengusiran hingga dua juta warga Palestina dari Gaza, akan menjadi langkah yang “sangat berbahaya”.

Pernyataan Emmanuel Macron ini menanggapi rencana pengusiran warga Gaza seperti yang telah berulang kali diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Berbicara kepada Financial Times, Emmanuel Macron mengulangi pernyataan yang dibuatnya awal minggu ini, dengan mengatakan:

"Bagi saya, solusi (di Gaza) bukanlah solusi real estat. Ini adalah solusi politik".

Macron melanjutkan bahwa usulan Trump untuk Gaza dan Greenland – wilayah otonomi di dalam Kerajaan Denmark, yang ingin dibeli oleh Presiden AS tersebut – adalah contoh dari “ketidakpastian strategis ekstrem” yang tengah dialami dunia saat ini.

Hamas Bersedia Lanjutkan Gencatan Senjata

Gencatan senjata selama 42 hari tampaknya hampir gagal minggu ini di tengah tuduhan dari kedua belah pihak atas pelanggaran perjanjian yang disegel bulan lalu dengan bantuan mediator Mesir dan Qatar serta dukungan AS.

Hamas mengatakan tidak ingin kesepakatan itu runtuh, meskipun menolak apa yang disebutnya "bahasa ancaman dan intimidasi" dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump.

Mereka mengatakan gencatan senjata harus dibatalkan jika para sandera tidak dibebaskan.

"Karenanya, Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang ditandatangani, termasuk pertukaran tahanan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan," kata Hamas dalam sebuah pernyataan, Kamis (13/2/2025), dilansir Al Arabiya.

Hamas, yang pemimpin utamanya di Gaza, Khalil al-Hayya, sedang mengunjungi Kairo untuk berunding dengan pejabat keamanan Mesir, juga mengatakan bahwa mediator Mesir dan Qatar akan terus berupaya "untuk menyingkirkan hambatan dan menutup celah."

Baca juga: AS Tuding Negara Arab Enggan Cawe-Cawe Bantu Gaza: Tak Pernah Lakukan Apa pun

Sebelumnya, Hamas menuduh Israel gagal menghormati ketentuan yang menyerukan peningkatan besar dalam pengiriman bantuan dan mengatakan tidak akan menyerahkan tiga sandera yang akan dibebaskan pada Sabtu (15/2/2025) hingga masalah tersebut diselesaikan.

Sebagai tanggapan, Netanyahu memerintahkan pasukan cadangan untuk dipanggil dan mengancam akan melanjutkan operasi tempur yang telah dihentikan selama hampir sebulan kecuali para sandera dikembalikan.

Menteri Israel Avi Dichter, anggota kabinet keamanan Netanyahu, mengatakan kepada radio publik Israel pada hari Kamis bahwa ia tidak yakin Hamas akan dapat keluar dari perjanjian tersebut.

"Ada kesepakatan, mereka tidak akan dapat memberikan apa pun yang kurang dari apa yang ada dalam kesepakatan," katanya.

"Saya tidak percaya bahwa Hamas dapat bertindak sebaliknya," jelas dia.