Konflik Palestina Vs Israel
Hamas Masih Meninjau Proposal Gencatan Senjata, Tawaran AS Tidak Menjamin Diakhirinya Perang
Hamas menolak usulan AS untuk gencatan senjata Gaza, mereka menilai kesepakatan itu hanya memberi kesempatan bagi Israel untuk melanjutkan serangan
Penulis:
Namira Yunia Lestanti
Editor:
Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM – Usulan gencatan senjata Israel-Hamas yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, masih dalam pembahasan oleh Hamas, ujar seorang pejabat dari kelompok Palestina tersebut, mengutip Al Jazeera.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada hari Kamis bahwa Israel telah menandatangani usulan gencatan senjata tersebut.
Utusan Timur Tengah pemerintahan Trump, Steve Witkoff, kemudian menyerahkannya kepada Hamas untuk dipertimbangkan.
Namun, anggota biro politik Hamas, Basem Naim, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kesepakatan itu tidak memenuhi tuntutan rakyat, terutama untuk menghentikan perang.
"Meskipun demikian, pimpinan Hamas sedang mempelajari tanggapan terhadap usulan itu dengan tanggung jawab nasional penuh," imbuh Naim.
Hamas akan menanggapi proposal itu pada hari Jumat atau Sabtu.
Rincian proposal baru tersebut belum dipublikasikan, tetapi pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa proposal tersebut tidak memuat komitmen dari Israel untuk mengakhiri perangnya di Gaza, menarik pasukan Israel dari Gaza, atau mengizinkan bantuan untuk masuk dengan bebas ke wilayah yang dilanda perang tersebut.
Mengutip draf salinannya, Reuters mengatakan proposal tersebut menguraikan gencatan senjata awal selama 60 hari.
28 sandera Israel, baik yang hidup maupun yang mati, akan dibebaskan pada minggu pertama dengan imbalan pembebasan 125 tahanan Palestina dan jenazah 180 warga Palestina yang tewas.
Hamas Ajukan Syarat
Kelompok Hamas menegaskan bahwa mereka hanya akan menyetujui gencatan senjata jika sejumlah syarat utama dipenuhi.
“Kami ingin mengakhiri perang dan memulangkan para sandera, tapi kesepakatan harus adil dan menjamin hak rakyat kami,” ujar seorang pejabat Hamas.
Menurut pernyataan resmi para pejabat Hamas, berikut adalah syarat-syarat utama yang mereka ajukan:
Jaminan dari AS bahwa negosiasi menuju gencatan senjata permanen akan terus berjalan dan tidak ada kelanjutan perang setelah 60 hari.
Baca juga: 40.000 Pejuang Palestina Ada di Gaza, Militer Israel: Ratusan Roket, Terowongan Hamas Masih Kokoh
Distribusi bantuan kemanusiaan dilakukan melalui saluran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diminta mundur ke posisi yang mereka pegang pada 2 Maret 2025, sebelum operasi militer terbaru dimulai.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.