Pelapor PBB Mendesak Pembubaran Segera GHF, Yayasan Kemanusiaan Gaza Kontroversial Buatan Israel

Pelapor PBB Mendesak Pembubaran Segera GHF, Yayasan Kemanusiaan Gaza Kontroversial Buatan Israel

TRIBUNNEWS.COM- Para pakar PBB pada hari Selasa menyerukan pembubaran segera Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), dan memperingatkan bahwa operasinya memperdalam penderitaan warga Palestina dan merusak hukum humaniter internasional, Anadolu melaporkan.

Dalam sebuah pernyataan, para ahli mengatakan bahwa warga Palestina "membayar harga tertinggi dari kegagalan hukum, politik, dan moral komunitas internasional" karena jumlah korban tewas di Gaza melampaui 60.000, dengan lebih dari 90 persen penduduk terpaksa mengungsi.

GHF yang didirikan Israel pada Februari 2025 dengan dukungan AS, dibentuk untuk mendistribusikan bantuan di Jalur Gaza. 

Namun, para ahli PBB menggambarkannya sebagai "contoh yang sangat meresahkan tentang bagaimana bantuan kemanusiaan dapat dieksploitasi untuk agenda militer dan geopolitik terselubung yang melanggar hukum internasional secara serius."

"Dalam keadaan apa pun, ketika kejahatan perang diabaikan demi keringanan sementara, impunitas dapat menjadi hal yang lumrah. Namun, dalam kasus ini, kita membiarkan Negara yang dituduh melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, bertanggung jawab memberi makan penduduk terdampak genosida tanpa pengawasan dan dengan impunitas. Kemunafikan yang nyata ini sungguh meresahkan," ujar para ahli.

Baca juga: Putra Netanyahu Sebut Pemimpin Qatar Hitler Modern

Sejak GHF mulai beroperasi pada akhir Mei, pasukan Israel dan kontraktor militer asing dikabarkan telah menembaki orang-orang yang mencari bantuan di lokasi distribusinya. Sejak itu, hampir 1.400 orang tewas dan lebih dari 4.000 orang terluka saat mencoba mengakses makanan, termasuk setidaknya 859 kematian di sekitar fasilitas GHF saja, menurut PBB.

Para ahli mengecam penggunaan “kamuflase kemanusiaan” oleh Israel, dan menyebut nama yayasan tersebut sebagai “penghinaan terhadap upaya dan standar kemanusiaan.”