Microsoft Pecat 4 Karyawan yang Protes Hubungan Bisnis Perusahaan dengan Israel

TRIBUNNEWS.COM - Microsoft memecat empat karyawannya setelah mereka menggelar aksi protes di dalam kompleks kantor perusahaan, menentang hubungan bisnis raksasa teknologi itu dengan Israel.

Keputusan ini menimbulkan perdebatan baru mengenai batas kebebasan berpendapat di lingkungan kerja, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera dan Times of Israel, pada Jumat (29/8/2025).

Microsoft Corporation adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat.

Didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada 4 April 1975, Microsoft awalnya dikenal sebagai pengembang bahasa pemrograman BASIC untuk komputer Altair 8800.

Seiring waktu, Microsoft berkembang menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia.

Microsoft juga aktif dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), perangkat keras seperti Surface, serta layanan daring seperti Bing dan Outlook.

Di bawah kepemimpinan CEO Satya Nadella, perusahaan ini bertransformasi menjadi penyedia solusi cloud dan AI global

Protes berlangsung di kantor pusat Microsoft di New York dan California.

Para karyawan yang terdiri dari anggota tim teknik dan pengadaan menggelar aksi duduk (sit-in protest) untuk menyoroti kerja sama perusahaan dengan Kementerian Pertahanan Israel.

Sit-in protest adalah bentuk aksi demonstrasi damai di mana peserta duduk dan menempati ruang publik atau institusi tertentu tanpa kekerasan, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan atau tindakan yang dianggap tidak adil.

Taktik ini pertama kali populer dalam Gerakan Hak Sipil Amerika Serikat pada 1960-an.

Baca juga: Microsoft Minta Bantuan FBI Hentikan Demo Karyawan yang Minta Putus Hubungan dengan Israel

Aksi itu menuduh teknologi Microsoft Cloud digunakan dalam operasi militer Israel, khususnya di Gaza.

Manajemen Microsoft menilai aksi tersebut telah melanggar kebijakan internal perusahaan karena mengganggu aktivitas kantor.

“Integritas terhadap kebijakan dan prosedur internal perusahaan tak bisa ditawar,” kata juru bicara Microsoft, dikutip Al Jazeera.

Ia menegaskan bahwa Microsoft mendukung kebebasan berpendapat, tetapi menekankan pentingnya menjaga lingkungan kerja yang kondusif dan produktif.

Microsoft Cloud adalah ekosistem layanan komputasi awan yang sangat luas dan mendalam, mencakup berbagai platform untuk penyimpanan data, produktivitas, kecerdasan buatan, dan pengembangan aplikasi.

Microsoft Cloud dikenal dengan standar keamanan tinggi, termasuk enkripsi data, kontrol akses berbasis identitas, dan kepatuhan terhadap regulasi global seperti GDPR dan ISO/IEC 27001.

Aktivis Pro-Palestina Bersuara

Di sisi lain, kelompok aktivis pro-Palestina di dalam Microsoft menyayangkan pemecatan tersebut.

Mereka menilai tindakan itu sebagai upaya membungkam kritik terhadap kebijakan perusahaan.

“Perusahaan mengirim pesan bahwa kritik terhadap dukungan korporat terhadap konflik tidak dapat diterima,” ujar salah satu aktivis, dikutip Times of Israel.

Pemecatan ini terjadi di tengah meningkatnya kontroversi mengenai kontrak teknologi antara Microsoft dan pemerintah Israel.

Tekanan dari berbagai pihak, termasuk karyawan, aktivis, serta organisasi hak asasi manusia, telah mendorong perusahaan untuk meninjau ulang keterlibatannya dalam proyek-proyek yang mendukung sistem keamanan Israel.

Meski demikian, Microsoft menegaskan langkah pemecatan ini bersifat administratif semata dan tidak terkait langsung dengan isu geopolitik.

Baca juga: Microsoft Hengkang di Pakistan Setelah 25 Tahun Beroperasi

Hingga kini, perusahaan belum memberikan pernyataan tambahan mengenai kebijakan internal yang akan diterapkan untuk menangani protes serupa di masa depan.

Kasus ini kini menjadi perhatian luas di industri teknologi global, terutama menyangkut bagaimana perusahaan besar seperti Microsoft menyeimbangkan kepentingan bisnis, kebebasan berpendapat, dan sikap mereka dalam konflik internasional yang sensitif.

Konflik Israel-Hamas meletus pada 7 Oktober 2023.

Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel, menewaskan lebih dari seribu warga sipil dan tentara dalam waktu kurang dari 24 jam.

Israel merespons dengan bombardir besar-besaran ke Jalur Gaza, menewaskan ribuan warga Palestina dan menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan kamp pengungsi.

Di balik statistik korban, ada anak-anak yang kehilangan keluarga dan generasi yang tumbuh dalam trauma berulang.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)