Macron: Upaya Pemindahan Warga Gaza Tak akan Hentikan Pengakuan Negara Palestina

Macron: Upaya Pemindahan Warga Gaza Tak akan Menghentikan Pengakuan Terhadap Negara Palestina

TRIBUNNEWS.COM- Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Israel terhadap serangan atau upaya apa pun untuk mencaplok wilayah Palestina, dan menekankan bahwa tindakan tersebut tidak akan menghalangi Prancis dan negara-negara lainnya atas pengakuan terhadap Negara Palestina.

"Tidak ada serangan, tidak ada upaya aneksasi, tidak ada penggusuran penduduk yang akan menghentikan momentum yang telah kita luncurkan bersama Putra Mahkota dan diikuti oleh banyak mitra," ujar Macron, merujuk pada diskusi yang ia adakan dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Macron juga mengkritik keputusan AS untuk tidak memberikan visa kepada pejabat Palestina untuk menghadiri Sidang Umum PBB, dengan mengatakan bahwa hal itu "tidak dapat diterima... Kami menyerukan agar tindakan ini dibatalkan dan perwakilan Palestina diizinkan sesuai dengan perjanjian markas besar."

Macron menambahkan bahwa Prancis dan Arab Saudi akan bersama-sama "memimpin konferensi solusi dua negara di New York pada 22 September."

Baca juga: Israel Mulai Operasi Darat di Kota Gaza, Israel Katz: Gerbang Neraka Sebentar Lagi Dibuka

Ia menjelaskan bahwa "tujuannya jelas: memobilisasi dukungan internasional seluas-luasnya bagi solusi dua negara, satu-satunya cara untuk mencapai aspirasi sah baik rakyat Israel maupun Palestina."

Ia menekankan bahwa solusi ini "memerlukan penerapan gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera , pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar kepada rakyat Gaza , dan pengerahan misi stabilisasi di Gaza."

Presiden Prancis melanjutkan: "Kami berupaya memastikan pelucutan senjata Hamas , pencabutan otoritas apa pun di Gaza pada hari berikutnya, reformasi dan penguatan Otoritas Palestina, dan rekonstruksi lengkap Jalur Gaza."

Pada bulan Juli, Macron mengumumkan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui negara Palestina selama pertemuan Majelis Umum PBB September mendatang, dan mengungkapkan harapan bahwa langkah ini akan berkontribusi untuk meningkatkan peluang tercapainya perdamaian di Timur Tengah .