Laporan PBB Sebut Anak-anak di Tibet Semakin Jarang Gunakan Bahasa Ibu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anak-anak Tibet disebut semakin kehilangan kemampuan berbahasa asli Tibet, bahkan dalam berkomunikasi dengan orang tua dan kakek-nenek mereka.

Kondisi ini dilaporkan para ahli dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah laporan yang terbit Juni 2025, seperti dikutip European Times, Kamis (4/9/2025).

Proses ini dianggap berkontribusi besar terhadap asimilasi budaya Han dan mengikis identitas Tibet.

BBC menyoroti kesaksian seorang sosiolog pendidikan Tibet yang mengamati perubahan pada dua cucu keponakannya setelah mereka masuk sekolah asrama pada usia empat dan enam tahun.

Dalam sebuah jamuan keluarga, ia menyadari keduanya merasa canggung berbicara dalam bahasa ibu mereka.

“Cara mereka duduk membuat saya merasa mereka tidak nyaman berbagi identitas yang sama dengan keluarga. Mereka seperti tamu,” ujarnya. Sosiolog itu kini tinggal di Kanada setelah meninggalkan Tiongkok.

Menurut laporan, sekitar satu juta anak Tibet dipisahkan dari keluarga dan diasramakan di sekolah-sekolah yang menanamkan pola hidup Han.

“Kami sangat prihatin bahwa sistem sekolah berasrama dalam beberapa tahun terakhir tampak berfungsi sebagai program wajib berskala besar yang bertujuan mengasimilasi orang Tibet ke dalam budaya mayoritas Han, bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional,” tulis pakar PBB dalam laporan Februari 2023.

Laporan HAM PBB

Pada Agustus 2025, bahasa Tibet dihapus dari ujian masuk perguruan tinggi di Dataran Tinggi Tibet.

Ketua Daerah Otonomi Tibet, Gama Cedain, mengumumkan bahwa mulai 2026, ujian hanya mencakup bahasa Mandarin, matematika, dan bahasa asing.

Bahasa Tibet hanya akan diujikan untuk siswa yang mengambil jurusan khusus, seperti sastra Tibet—jumlahnya sangat kecil.

Pemerintah Tibet di pengasingan, Dharamsala, India, menilai kebijakan ini bertujuan menekan penggunaan bahasa Tibet.

“Begitu bahasa Tibet tidak lagi digunakan dalam ujian masuk, maka ia tak lagi sah atau berguna untuk profesi dan pekerjaan,” kata Direktur Institut Kebijakan Tibet di Dharamsala, Dawa Tsering.

Ia menuduh pemerintah Tiongkok tengah menyiapkan langkah untuk “menghapus sepenuhnya” bahasa Tibet dari pendidikan, bisnis, perjalanan, dan administrasi.