10 Negara yang Tolak Resolusi Palestina Merdeka, Tetangga Dekat Indonesia Masuk Daftar

TRIBUNNEWS.COM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengesahkan sebuah resolusi penting yang memperkuat dukungan internasional terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

Mengutip dari Newsweek, resolusi yang dikenal dengan nama Deklarasi New York itu disahkan sebagai bentuk komitmen komunitas internasional untuk mewujudkan negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Resolusi juga menyoroti pentingnya gencatan senjata di Gaza, penghentian blokade, serta perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil yang selama ini menjadi sasaran serangan.

Meski sifat resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, dokumen ini memiliki bobot politik yang signifikan.

Dukungan luas dari mayoritas anggota PBB dipandang sebagai tekanan diplomatik yang semakin besar terhadap Israel dan sekutunya untuk membuka jalan menuju perundingan damai yang nyata.

10 Negara yang Menolak Pendirian Negara Palestina

Setidaknya sebanyak 142 negara memberikan suara mendukung penuh agar Palestina diakui sebagai negara berdaulat dan hidup berdampingan dengan Israel.

Namun, tidak semua anggota PBB sepakat. Sebanyak 10 negara memilih menolak resolusi tersebut.

Di antara penolak, terdapat Amerika Serikat dan Israel yang memang sejak lama menentang gagasan negara Palestina.

Baca juga: 142 Suara di PBB Dukung Deklarasi Solusi 2 Negara, Israel dan AS Menolak

Menariknya, dari daftar itu juga ada Papua Nugini, negara tetangga dekat Indonesia di kawasan Pasifik.

Berikut daftar 10 negara yang menentang pendirian negara Palestina.

1. Amerika Serikat

AS jadi negara yang paling vokal menolak pendirian negara Palestina. Pemerintah paman Sam menilai resolusi itu “salah arah”.

Washington beralasan bahwa resolusi tersebut dinilai tidak realistis karena tidak memberikan jaminan keamanan penuh bagi Israel, sekutu utama AS di Timur Tengah.

Perwakilan tetap AS di PBB menegaskan bahwa upaya mendirikan negara Palestina hanya bisa dicapai melalui perundingan langsung antara Israel dan Palestina, bukan lewat keputusan sepihak Majelis Umum.

Pemerintah AS juga menyatakan khawatir bahwa resolusi tersebut justru dapat memperburuk ketegangan di kawasan dan menghambat proses damai yang seharusnya dibangun melalui diplomasi.