4 Isu Utama yang Menjadi Sorotan dalam Sidang Umum PBB: Palestina hingga Perjanjian Paris

NDC sendiri adalah rencana aksi iklim nasional yang mencakup pengurangan emisi karbon dan pengembangan energi bersih.

Sesuai Perjanjian Paris, NDC harus diperbarui setiap lima tahun dengan target yang lebih ambisius, menyesuaikan kemampuan masing-masing negara.

4. Reformasi PBB

Reformasi PBB, yang dijuluki Inisiatif UN80, juga diperkirakan akan menjadi agenda penting pada pekan tingkat tinggi Sidang Umum kali ini.

Inisiatif ini diumumkan pertama kali pada Maret lalu sebagai respons atas pemotongan dana besar-besaran yang menyebabkan krisis keuangan PBB.

Organisasi ini menghadapi pengurangan anggaran rutin lebih dari Rp7,6 triliun (setara 500 juta dolar AS).

Pemotongan itu mencakup pengurangan sekitar 15 persen dari total anggaran serta pemangkasan tenaga kerja hampir 19 persen untuk tahun fiskal 2026 dibandingkan dengan tahun 2025.

Masalah likuiditas PBB diperparah oleh kebijakan Presiden Trump, yang sejak kembali ke Gedung Putih belum membayar kontribusi AS—padahal biasanya mencakup sekitar 22?ri total anggaran tahunan.

Guterres sebelumnya merevisi anggaran menjadi Rp49,5 triliun (3,24 miliar dolar AS), turun dari sekitar Rp56,4 triliun (3,7 miliar dolar AS).

Menurutnya, Inisiatif UN80 bertujuan menjadikan PBB lebih gesit, efisien, terintegrasi, serta mampu merespons tantangan global di tengah keterbatasan dana.

Reformasi ini masih terus dibahas oleh negara-negara anggota.

Tentang Sidang Umum Sesi ke-80

Baca juga: Presiden Prabowo Tampil Urutan Ketiga Pidato di Sidang Umum PBB

Mengutip situs resmi PBB, Debat umum atau Sidang Umum (General Debate) adalah pertemuan tahunan para Kepala Negara dan Pemerintahan di awal sesi Majelis Umum PBB.

Biasanya ini menjadi debat pertama dan satu-satunya yang dihadiri langsung oleh para pemimpin dunia, kecuali ada pertemuan tingkat tinggi khusus.

Sidang umum berlangsung di Aula Majelis Umum, Markas Besar PBB, New York.

Setiap tahun, tema baru dipilih.

Untuk 2025, temanya adalah "Lebih Baik Bersama: 80 Tahun dan Seterusnya untuk Perdamaian, Pembangunan, dan Hak Asasi Manusia."