4 Isu Utama yang Menjadi Sorotan dalam Sidang Umum PBB: Palestina hingga Perjanjian Paris

Para pemimpin dunia berpacu dengan waktu untuk memutuskan apakah akan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran pekan ini.

Pada Kamis (25/9/2025), berakhir masa 30 hari proses penyelesaian sengketa yang diluncurkan Jerman, Prancis, dan Inggris (E3) terkait kesepakatan nuklir Iran.

Negara-negara E3 mengusulkan jangka waktu enam bulan untuk mencapai kesepakatan diplomatik baru dengan Iran.

Namun, pada Jumat lalu, Dewan Keamanan PBB menolak rancangan resolusi yang bertujuan mencabut sanksi Iran secara permanen, sehingga hanya tersisa beberapa hari untuk mencari solusi.

Negara-negara Eropa menuntut agar inspektur nuklir PBB diizinkan kembali ke lapangan, guna mengawasi stok uranium yang diperkaya Iran serta menghidupkan kembali keterlibatan AS.

Iran tetap menegaskan bahwa mereka tidak berniat mengembangkan senjata nuklir.

Ketegangan meningkat sejak berakhirnya perang 12 hari Israel-Iran pada Juni, ketika Israel melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Iran.

Operasi itu menargetkan politisi, pemimpin militer, fasilitas nuklir, ilmuwan, hingga instalasi militer Iran.

AS turut melakukan intervensi hanya beberapa hari setelah Israel menyerang, dengan melancarkan serangan presisi ke tiga fasilitas nuklir utama Iran.

Presiden AS Donald Trump bahkan mengklaim tujuh pesawat pengebom siluman B-2, masing-masing membawa dua bom penghancur bunker, berhasil "menghancurkan" fasilitas nuklir Iran.

Netanyahu mendukung klaim Trump dengan menyebut serangan itu menghambat proyek nuklir Iran selama bertahun-tahun.

Namun, Iran meremehkan dampak serangan tersebut.

Baca juga: Ingat Lagi Pidato Soekarno di Sidang Umum PBB 1960, Perkenalkan Pancasila dan Seruan Anti Penjajahan

Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyebut pernyataan Trump itu terlalu dilebih-lebihkan.

3. Perjanjian Paris

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dijadwalkan mengumpulkan para penandatangan Perjanjian Paris pada Rabu (24/9/2025) untuk memperbarui dokumen Kontribusi Nasional yang Ditetapkan (NDC).

Perjanjian yang disahkan pada 2015 ini merupakan kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum, bertujuan melawan dampak perubahan iklim dengan menjaga pemanasan global di bawah 2^ºC—idealnya 1,5^ºC—di atas tingkat pra-industri.