5 Populer Internasional: Konflik AS dan Venezuela Berlanjut - Masalah Mikrofon Mati di Sidang PBB

Selain dialami oleh Presiden Prabowo, sejumlah pemimpin negara lain juga mengalami hal serupa saat membahas masalah terkait Palestina di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Dikutip dari TRT World, ada beberapa pemimpin dunia menghadapi masalah mikrofon yang tiba-tiba mati saat membahas Palestina di sidang PBB.

Bukan hanya dialami pemimpin Indonesia, pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan, PM Kanada Mark Carney, juga mengalami masalah yang sama, mikrofonnya mati saat mengangkat isu Palestina dan Gaza.

BACA SELENGKAPNYA >>>

3. Daftar 156 Negara yang Akui Negara Palestina per September 2025

Pada hari Senin, 22 September 2025, dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, dan Andorra mendeklarasikan pengakuan mereka terhadap Negara Palestina. 

Sehari sebelumnya, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal juga telah mengakui Palestina. 

Keputusan ini menambah jumlah negara yang saat ini mengakui negara Palestina menjadi 156, dilansir lemonde.fr.

Pada Juni 2024, Armenia dan Slovenia telah mengambil langkah serupa, di tengah perang mematikan di Jalur Gaza. 

Sebulan sebelumnya, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia telah bergabung dalam daftar tersebut dalam upaya serupa untuk menghidupkan kembali perundingan solusi dua negara.

Uni Eropa (UE) masih terpecah belah dalam isu ini. 

Sejak berdirinya Israel pada tahun 1948, berbagai gerakan politik Palestina telah menjadikan pembentukan negara Palestina yang merdeka sebagai salah satu tuntutan utama mereka. 

Pada tahun 1988, deklarasi kemerdekaan sepihak oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendorong 82 negara untuk secara resmi mengakui Palestina. 

Baca juga: Menlu Spanyol Tepis Ucapan Netanyahu yang Mengatakan Negara Palestina Takkan Terwujud

Di antara mereka terdapat mayoritas negara Afrika dan Timur Tengah, serta beberapa negara dari blok Soviet saat itu.

Pada November 2012, Palestina diterima sebagai negara pengamat non-anggota di PBB. 

Status ini memungkinkan Palestina untuk menghadiri sebagian besar pertemuan dan mengakses dokumentasi PBB.