Macron Telepon Trump Karena Dilarang Polisi Menyeberang Jalan di New York

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Kejadian unik terjadi di sela-sela  sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS).

Presiden Prancis Emmanuel Macron tampak menelepon Presiden AS Donald Trump pada Selasa (23/9/2025).

Itu dilakukan Macron karena kesulitan ke luar gedung PBB.

Macron awalnya terlihat berjalan kaki di jalan raya sekitar gedung PBB.

Namun dia tak bisa menyeberang jalan karena dilarang polisi.

Alasan polisi sebentar lagi iring-iringan mobil Presiden AS Donald Trump akan lewat.

Video viral ini viral di media sosial.

Karena tak bisa menyeberang jalan, Macron kemudian menelepon Trump dari jalanan Kota New York sambil bercanda menuntut agar dia "membersihkan jalan."

Mengapa Hal Ini Penting?

Macron baru saja meninggalkan PBB setelah berpidato mengakui berdirinya negara Palestina.

Trump dan Macron memiliki hubungan yang rumit selama bertahun-tahun.

Keduanya sering terlihat ramah di acara-acara besar tetapi berbeda pendapat tentang kebijakan seputar perubahan iklim dan NATO.

Iring-iringan kendaraan Trump Banyak

Presiden Trump berada di New York AS untuk berpidato di markas  PBB.

Banyak pengguna media sosial membagikan momen Macron terhalang di pinggir jalan.

Dimulai dengan seorang petugas polisi yang meminta maaf kepada Macron karena jalan-jalan telah ditutup untuk persiapan iring-iringan mobil Trump.

Iring-iringan mobil Trump biasanya terdiri dari sekitar selusin kendaraan, termasuk polisi bersepeda dan mobil lapis baja milik presiden, The Beast.

“Jika Anda tidak melihat [iring-iringan mobil], biarkan saya lewat,” Macron, yang tampak bersemangat, berpendapat.

Karena tidak punya pilihan lain selain menunggu bersama pengguna jalan lainnya, Macron memutuskan untuk menelepon Trump secara langsung.

"Hei, apa kabar? Coba tebak, aku menunggu di jalan karena semuanya beku untukmu, ha!" ujar pemimpin Prancis itu kepada Trump melalui ponselnya.

Rekaman lainnya memperlihatkan Macron berjalan menyusuri jalan menuju kedutaan Prancis, sambil tetap berbicara dengan Trump di telepon.

Panggilan telepon itu tampaknya bersifat sekadar guyon meskipun keduanya memiliki perbedaan pendapat mengenai salah satu pokok bahasan utama pada Sidang Umum minggu ini - Israel dan Palestina.

Macron  salah satu tokoh terdepan yang menyerukan pengakuan negara Palestina, bersama Inggris, Kanada, dan negara-negara Barat lainnya. Trump mengatakan bahwa hal itu akan menguntungkan Hamas.

Macron: Trump Sulit dapat Nobel Perdamaian

Emmanuel Macron mengatakan bahwa  Donald Trump tidak akan menerima Hadiah Nobel Perdamaian kecuali dia mengakhiri perang Israel di Jalur Gaza.

"Saya melihat seorang presiden Amerika yang sangat terlibat dalam masalah ini. Beliau mengulangi ucapannya pagi ini dari podium (PBB): 'Saya menginginkan perdamaian. Saya telah menyelesaikan tujuh konflik.' Beliau menginginkan Hadiah Nobel Perdamaian. Hadiah ini hanya dapat diraih dengan mengakhiri konflik (Gaza) ini," kata Macron kepada BFM TV, Selasa (23/9/2025).

Macron mengatakan hanya Trump yang bisa menekan Israel untuk menghentikan perang di Gaza, karena Amerika Serikat adalah sekutu dekat Israel.

"Hanya ada satu orang yang bisa berbuat sesuatu tentang ini, yaitu Presiden Amerika Serikat ," lanjutnya.

Menurutnya, AS memiliki kemampuan untuk melakukannya karena mereka adalah pemasok senjata dan peralatan militer untuk Israel.

"Dan alasan dia bisa berbuat lebih banyak daripada kita adalah karena kita tidak memasok senjata yang memungkinkan perang di Gaza. Kita tidak memasok peralatan yang memungkinkan perang di Gaza. Amerika Serikat yang melakukannya," katanya.

Beberapa negara, termasuk Israel, Pakistan, dan Kamboja, telah menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian tahunan atas usahanya dalam menengahi perjanjian perdamaian atau gencatan senjata.

Trump sendiri mengatakan ia pantas menerima penghargaan tersebut, yang telah diterima oleh empat presiden Gedung Putih sebelumnya, termasuk mantan presiden Barack Obama pada tahun 2009.

Hadiah Nobel Perdamaian 2025 akan diumumkan pada tanggal 10 Oktober di Oslo, Norwegia.

Sumber: Newsweek/AFP