Pejabat Hamas Osama Hamdan: Pengakuan Negara Palestina Buah Perlawanan, Bukan Sekadar Simbol

TRIBUNNEWS.COM – Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan menyatakan pengakuan internasional terhadap Palestina merupakan “langkah ke arah yang benar” sekaligus buah politik dari perlawanan rakyat Palestina.

Dalam wawancara dengan televisi Al Mayadeen pada Selasa (23/9/2025), Hamdan menegaskan pengakuan itu tak cukup bila tidak disertai langkah nyata menghentikan agresi Israel di Gaza.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan konkret untuk menghentikan pembunuhan dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada warga sipil,” ujarnya.

Menurut Hamdan, beberapa pemerintah mencoba membatasi diri pada pengakuan simbolis agar terhindar dari tanggung jawab menjatuhkan sanksi kepada Israel.

Ia mendesak komunitas internasional menerjemahkan langkah diplomatik menjadi tekanan nyata, termasuk sanksi, bukan justru memaksakan kompromi kepada rakyat Palestina.

Menanggapi serangan Israel ke Qatar yang disebut sebagai upaya pembunuhan terhadap pimpinan Hamas, Hamdan mengatakan pihaknya tidak mengirimkan pesan kepada Presiden AS Donald Trump maupun pemimpin lain.

Ia menilai serangan itu menunjukkan Israel tidak menghormati batas kedaulatan negara lain.

Hamdan juga menolak proposal gencatan senjata yang ditawarkan Israel, yang menurutnya hanya taktik mengulur waktu setelah gagal meraih kemenangan politik dalam dua tahun konflik.

“Israel tidak tertarik pada gencatan senjata sejati,” katanya.

Lebih jauh, Hamdan menegaskan koordinasi erat antara perlawanan Palestina dan Lebanon, khususnya Hizbullah.

Ia memuji mendiang pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah, dan menyebut warisannya memperkuat Poros Perlawanan.

“Ada pencapaian yang belum diungkapkan ke publik, waktunya akan tiba,” tambahnya.

Baca juga: 2 Media Israel Soroti Prabowo Ucap Shalom Saat Berpidato di Markas PBB

Mengenai Mesir, Hamdan memuji sikap Kairo yang menolak pemindahan massal warga Gaza.

Ia menuding Israel tengah memobilisasi tekanan terhadap Mesir karena sikap tersebut.

“Ancaman Israel bukan hanya deportasi warga Palestina, tapi juga upaya memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara tetangga,” kata Hamdan.

Al Mayadeen melaporkan, Hamdan menegaskan bahwa Palestina harus tetap menjadi pusat agenda strategis kawasan di tengah dinamika konflik yang terus berlangsung.

156 Negara Akui Negara Palestina

Jumlah negara yang mengakui Palestina kini mencapai 156, setelah Prancis, Belgia, Luksemburg, Malta, dan Andorra menyatakan pengakuan resmi pada Senin (22/9/2025) dalam Sidang Umum PBB di New York.

Sehari sebelumnya, Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal juga mengambil langkah serupa, menyusul Armenia, Slovenia, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia yang telah lebih dulu mengakui Palestina sejak 2024.

Dikutip dari Le Monde, pengakuan ini menambah panjang daftar dukungan internasional yang bermula sejak deklarasi kemerdekaan Palestina pada 1988, ketika 82 negara langsung memberi pengakuan.

Meski Palestina telah berstatus negara pengamat non-anggota di PBB sejak 2012, status penuh sebagai anggota PBB masih terhambat karena perpecahan di Uni Eropa dan penolakan sejumlah negara Barat.

Tribunnews menyajikan daftar 156 negara yang telah mengakui Palestina, lengkap dengan waktu pengakuannya.

Angka itu belum termasuk Takhta Suci, yaitu entitas pemerintahan Gereja Katolik sekaligus Kota Vatikan, yang berstatus pengamat di PBB.

Baca juga: Daftar Pemimpin Dunia yang Alami Mikrofon Mati saat Bahas Palestina di PBB

1. Iran, 4 Februari 1988
2. Yaman, 15 November 1988
3. Turki, 15 November 1988
4. Tunisia, 15 November 1988
5. Somalia, 15 November 1988
6. Maroko, 15 November 1988
7. Mauritania, 15 November 1988
8. Malaysia, 15 November 1988
9. Libya, 15 November 1988
10. Kuwait, 15 November 1988
11. Irak, 15 November 1988
12. Indonesia, 15 November 1988
13. Bahrain, 15 November 1988
14. Aljazair, 15 November 1988
15. Zambia, 16 November 1988
16. UEA, 16 November 1988
17. Serbia, 16 November 1988
18. Arab Saudi, 16 November 1988
19. Qatar, 16 November 1988
20. Pakistan, 16 November 1988
21. Nikaragua, 16 November 1988
22. Madagaskar, 16 November 1988
23. Yordania, 16 November 1988
24. Kuba, 16 November 1988
25. Bangladesh, 16 November 1988
26. Afghanistan, 16 November 1988
27. Sudan, 17 November 1988
28. Mauritius, 17 November 1988
29. Djibouti, 17 November 1988
30. Brunei, 17 November 1988
31. Albania, 17 November 1988
32. Sri Lanka, 18 November 1988
33. Slowakia, 18 November 1988
34. Seychelles, 18 November 1988
35. Nigeria, 18 November 1988
36. India, 18 November 1988
37. Gambia, 18 November 1988
38. Mesir, 18 November 1988
39. Republik Ceko, 18 November 1988
40. Siprus, 18 November 1988
41. Vietnam, 19 November 1988
42. Ukraina, 19 November 1988
43. Rusia, 19 November 1988
44. Namibia, 19 November 1988
45. Belarus, 19 November 1988
46. Tiongkok, 20 November 1988
47. Mali, 21 November 1988
48. Guinea-Bissau, 21 November 1988
49. Guinea, 21 November 1988
50. Komoro, 21 November 1988
51. Kamboja, 21 November 1988
52. Burkina Faso, 21 November 1988
53. Senegal, 22 November 1988
54. Mongolia, 22 November 1988
55. Hongaria, 23 November 1988
56. Tanzania, 24 November 1988
57. Rumania, 24 November 1988
58. Niger, 24 November 1988
59. Korea Utara, 24 November 1988
60. Tanjung Verde, 24 November 1988
61. Bulgaria, 25 November 1988
62. Maladewa, 28 November 1988
63. Zimbabwe, 29 November 1988
64. Togo, 29 November 1988
65. Ghana, 29 November 1988
66. Cad, 1 Desember 1988
67. Laos, 2 Desember 1988
68. Uganda, 3 Desember 1988
69. Sierra Leone, 3 Desember 1988
70. Kongo, 5 Desember 1988
71. Angola, 6 Desember 1988
72. Mozambik, 8 Desember 1988
73. Sao Tome dan Principe, 10 Desember 1988
74. Gabon, 12 Desember 1988
75. Oman, 13 Desember 1988
76. Polandia, 14 Desember 1988
77. Kongo, 18 Desember 1988
78. Nepal, 19 Desember 1988
79. Botswana, 19 Desember 1988
80. Burundi, 22 Desember 1988
81. Republik Afrika Tengah, 23 Desember 1988
82. Bhutan, 25 Desember 1988
83. Rwanda, 2 Januari 1989
84. Etiopia, 4 Februari 1989
85. Kenya, 1 Mei 1989
86. Guinea Khatulistiwa, 1 Mei 1989
87. Benin, 1 Mei 1989
88. Vanuatu, 21 Agustus 1989
89. Filipina, 1 September 1989
90. Swaziland, 1 Juli 1991
91. Kazakstan, 6 April 1992
92. Azerbaijan, 15 April 1992
93. Turkmenistan, 17 April 1992
94. Georgia, 25 April 1992
95. Bosnia dan Herzegovina, 27 Mei 1992
96. Tajikistan, 2 April 1994
97. Uzbekistan, 25 September 1994
98. Papua Nugini, 13 Januari 1995
99. Afrika Selatan, 15 Februari 1995
100. Kirgistan, 1 November 1995
101. Malawi, 23 Oktober 1998
102. Timor Timur, 1 Maret 2004
103. Montenegro, 24 Juli 2006
104. Kosta Rika, 5 Februari 2008
105. Lebanon, 30 November 2008
106. Pantai Gading, 1 Desember 2008
107. Venezuela, 27 April 2009
108. Republik Dominika, 15 Juli 2009
109. Argentina, 6 Desember 2010
110. Bolivia, 17 Desember 2010
111. Ekuador, 27 Desember 2010
112. Chili, 7 Januari 2011
113. Guyana, 13 Januari 2011
114. Peru, 24 Januari 2011
115. Suriname, 26 Januari 2011
116. Paraguay, 29 Januari 2011
117. Uruguay, 16 Maret 2011
118. Lesotho, 3 Mei 2011
119. Liberia, 1 Juli 2011
120. Sudan Selatan, 14 Juli 2011
121. Suriah, 18 Juli 2011
122. El Salvador, 25 Agustus 2011
123. Honduras, 26 Agustus 2011
124. Saint Vincent dan Grenadines, 29 Agustus 2011
125. Belize, 9 September 2011
126. Dominika, 19 September 2011
127. Antigua dan Barbuda, 22 September 2011
128. Grenada, 25 September 2011
129. Brasil, 3 Desember 2011
130. Islandia, 15 Desember 2011
131. Thailand, 18 Januari 2012
132. Guatemala, 9 April 2013
133. Haiti, 27 September 2013
134. Swedia, 30 Oktober 2014
135. Tahta Suci*, 26 Juni 2015
136. Saint Lucia, 14 September 2015
137. Kolombia, 3 Agustus 2018
138. Saint Kitts dan Nevis, 29 Juli 2019
139. Barbados, 20 April 2024
140. Jamaika, 24 April 2024
141. Trinidad dan Tobago, 3 Mei 2024
142. Bahama, 8 Mei 2024
143. Spanyol, 22 Mei 2024
144. Norwegia, 22 Mei 2024
145. Irlandia, 22 Mei 2024
146. Slovenia, 4 Juni 2024
147. Armenia, 21 Juni 2024
148. Meksiko, 20 Maret 2025
149. Inggris, 21 September 2025
150. Kanada, 21 September 2025
151. Australia, 21 September 2025
152. Portugal, 21 September 2025
153. Prancis, 22 September 2025
154. Belgia, 22 September 2025
155. Luksemburg, 22 September 2025
156. Malta, 22 September 2025
157. Andorra, 22 September 2025

Konflik Israel–Hamas yang meletus pada 7 Oktober 2023 menjadi titik balik paling berdarah dalam sejarah konflik Palestina modern.

Serangan mendadak Hamas ke wilayah selatan Israel, yang dikenal sebagai Operasi Banjir Al-Aqsa, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik lebih dari 250 warga sipil.

Israel merespons dengan menyatakan perang dan melancarkan serangan udara serta invasi darat ke Jalur Gaza.

Hingga pertengahan 2025, serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 21.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak.

Konflik ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari ketegangan yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad.

Setelah serangan 7 Oktober, Israel meluncurkan invasi darat pada 27 Oktober 2023.

Serangan ini menghancurkan infrastruktur Gaza dan memicu eksodus besar-besaran.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani, Tiara)