Mengapa Pemilihan Tony Blair jadi Dewan Perdamaian Gaza Memicu Kontroversi?

Jika rencana ini berjalan, Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA) akan mengelola Gaza selama periode transisi yang diperkirakan berlangsung hingga beberapa tahun.

GITA bertugas mengawasi rekonstruksi daerah kantong Palestina tersebut dan baru akan menyerahkan kekuasaan kepada Otoritas Palestina (PA) setelah PA melakukan reformasi serius, merevisi konstitusi, dan menyelenggarakan pemilihan umum.

Blair sendiri memiliki pengalaman di kawasan tersebut, menjabat sebagai utusan Kuartet (PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia) untuk Timur Tengah dari tahun 2007 hingga 2015.

Namun, peran tersebut dinilai gagal oleh banyak komentator Palestina, yang menuduhnya tidak berbuat banyak untuk menghentikan perluasan permukiman ilegal Israel atau memajukan pendirian negara Palestina.

Rencana 21 Poin dan Kontroversinya

Rencana 21 poin yang diserahkan Trump kepada para pemimpin negara-negara Arab dan Muslim—termasuk Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Indonesia, dan Turki—di sela-sela Sidang Umum PBB (UNGA) di New York, juga memuat beberapa poin kunci.

Masih mengutip Al Jazeera, poin-poin tersebut di antaranya:

1. Pembebasan Tawanan: Seluruh 48 tawanan yang masih ditahan di Gaza harus segera dibebaskan, ditukar dengan pengiriman bantuan kemanusiaan dan pembebasan sejumlah tahanan Palestina dari penjara militer Israel.
2. Perlucutan Senjata Hamas: Hamas diminta untuk melucuti senjatanya, dengan tawaran amnesti bagi para pejuang yang meninggalkan kekerasan.
3. Jalur Menuju Negara: Rencana ini menawarkan "jalur yang kredibel" menuju pembentukan negara Palestina berdaulat, yang menandakan perubahan sikap bagi Trump.
4. Tidak Ada Pemaksaan Pengungsian: Ditekankan bahwa tidak ada warga Palestina yang akan dipaksa meninggalkan wilayah mereka.

Meskipun demikian, rencana tersebut menuai kritik tajam.

Selain figur Blair yang sangat polarisasi, rencana 21 poin secara keseluruhan dikecam sebagai upaya pengambilalihan neokolonial Gaza, tanpa jaminan nyata bahwa kepemimpinan Palestina yang kompeten akan diizinkan memerintah di masa depan.

Baca juga: Jihad Islam Tolak Rencana Perdamaian Trump di Gaza, Sebut Bisa Picu Perpecahan

Di sisi lain, Israel telah menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan "kendali keamanan" atas Gaza, terlepas dari rencana masa depan apa pun yang diberlakukan.

Kritik terhadap Tony Blair sebagai calon pemimpin transisi Gaza berakar kuat pada rekam jejaknya.

Hingga saat ini, Blair tetap menjadi figur yang sangat toksik dan kontroversial di Timur Tengah dan dalam politik domestik Inggris akibat keputusannya mendukung perang Irak, yang menyebabkan ratusan ribu warga sipil Irak tewas.

Penunjukannya untuk menentukan masa depan Gaza telah disambut dengan skeptisisme mendalam di kalangan pengamat.

(Tribunnews.com/Whiesa)