Politik Malaysia Bergejolak Akibat Kontroversi Alkohol

Ringkasan:

• PM Malaysia Anwar Ibrahim menegur seorang menteri karena menyajikan alkohol di acara resmi pemerintah
• Menteri Pariwisata Malaysia dikritik politisi melanggar kebijakan di negara mayoritas Muslim tersebut.
• CEO Petronas juga meminta maaf karena berpartisipasi dalam perayaan penyemprotan sampanye di podium Formula 1 di Singapura pekan lalu.
• Meningkatnya konservatisme agama, yang diperkuat oleh media sosial dan persaingan politik di antara partai-partai Melayu, memicu kontroversi mengenai alkohol.

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menegur seorang menterinya karena mengizinkan konsumsi minuman alkohol di acara resmi pemerintahan. 

Kemudian pimpinan perusahaan  minyak terbesar Malaysia, Petronas, meminta maaf karena ikut menyemprotkan sampanye dalam perayaan podium Formula 1 di Singapura pekan lalu.

Tradisi yang kerap dilakukan saat perayaan kemenangan di Formula 1.

Lebih parahnya lagi, sebuah perusahaan minuman lokal menarik birnya yang diberi nama berdasarkan nama gunung terkemuka di Sarawak  setelah seorang anggota parlemen mengajukan keberatan.

Anggota parlemen itu mengatakan bahwa penamaan produk alkohol berdasarkan nama bangunan penting negara bagian tersebut tidak peka terhadap daerah pemilihan yang mayoritas penduduknya Muslim.

Peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu dua bulan ini telah menyoroti sekali lagi kepekaan mendalam warga Muslim Malaysia terhadap isu terkait alkohol.

Beberapa pihak khawatir akan meningkatnya kesenjangan ras dan agama di negara tersebut.

Mereka juga menggarisbawahi tren yang mengkhawatirkan dimana  para politisi terlalu cepat memanfaatkan isu-isu ini, memanfaatkan narasi Muslim yang sedang diserang untuk mendapatkan dukungan maksimal.

Hal ini terlihat ketika Ketua Pemuda Umno, Akmal Saleh, mempromosikan isu "kaus kaki bertulis kata Allah" selama berbulan-bulan di awal tahun 2024.

Analis Politik 'Alkohol' dan Negara Islam

Dr Phoon Wing Keong, kepala Huayan Policy Institute, sebuah lembaga pemikir komunitas Tionghoa-Malaysia, mengatakan kepada The Straits Times.

Konstitusi Federal  menetapkan Islam sebagai agama federasi sambil menjaga kebebasan agama-agama lain.