5 Populer Internasional: Spanyol Terancam Didepak dari NATO - Peraih Nobel Perdamaian Bukan Trump

TRIBUNNEWS.COM - Dunia internasional tengah diwarnai berbagai peristiwa penting dalam 24 jam terakhir. 

Dari Eropa, muncul kabar soal ancaman dikeluarkannya Spanyol dari keanggotaan NATO karena negara tersebut menolak menaikkan anggaran militernya, membuat marah AS.

Sementara itu, perhatian tertuju pada pengumuman penerima Nobel Perdamaian 2025, yang ternyata bukan Donald Trump, melainkan sosok perempuan yang lama memperjuangkan demokrasi di Venezuela.

Berikut berita populer internasional selengkapnya.

1. Trump Ancam Usir Spanyol dari NATO Gegara Tak Mau Naikkan Anggaran Militer

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial dengan menyarankan agar Spanyol dikeluarkan dari keanggotaan NATO.

Pernyataan ini disampaikan oleh Trump pada Kamis (9/10/2025) di Gedung Putih saat bertemu dengan Presiden Finlandia, Alexander Stubb.

Trump menilai Spanyol tidak menunjukkan komitmen yang cukup terhadap aliansi pertahanan itu karena menolak menaikkan anggaran militernya sesuai target yang disepakati.

“Mereka tidak punya alasan untuk tidak melakukan ini,” kata Trump, dikutip dari Xinhua News.

“Mungkin Anda harus mengusir mereka dari NATO, terus terang saja," tambahnya.

Trump juga mendorong para pemimpin Eropa lainnya untuk ikut menekan Spanyol. 

"Kalian harus mulai bicara dengan Spanyol. Kalian harus telepon mereka dan cari tahu kenapa mereka lamban," tegasnya.

Baca juga: 450 Drone, 30 Rudal Rusia Guyur Ukraina, Zelensky: Kami Tak Butuh Pencitraan AS dan NATO

Target 5 Persen yang Diperdebatkan

Pada KTT NATO bulan Juni lalu, para anggota aliansi sepakat untuk menaikkan anggaran pertahanan mereka menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2035, dikutip dari Euractiv.

Target ini merupakan bagian dari prioritas utama Trump, yang selama bertahun-tahun mendorong negara-negara Eropa agar lebih banyak berkontribusi untuk pertahanan bersama.

Rincian target itu mencakup 3,5 persen untuk kebutuhan militer inti seperti personel dan persenjataan, dan 1,5 persen untuk infrastruktur serta pengeluaran pendukung lainnya.

Namun, Spanyol menjadi satu-satunya negara anggota NATO yang secara terbuka menolak target ini. 

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez hanya bersedia menaikkan anggaran pertahanan menjadi 2,1 persen dari PDB, naik tipis dari 2 persen saat ini. 

BACA SELENGKAPNYA >>>

2. Analis: Gencatan Senjata Gaza Terancam Gagal karena Israel Desak Hamas Serahkan Senjata

Negosiasi mengenai pelucutan senjata Hamas muncul sebagai hambatan utama dalam upaya mengakhiri perang Israel di Gaza secara permanen.

Menurut laporan Al Jazeera (10/10/2025), meski Israel dan Hamas diyakini telah menyetujui tahap awal gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat, perbedaan pandangan mendasar soal nasib persenjataan Hamas masih menjadi batu sandungan besar.

Israel menuntut Hamas menyerahkan seluruh senjatanya jika perang yang telah berlangsung dua tahun di Gaza ingin berakhir.

Selain itu, Tel Aviv juga meminta Hamas melepaskan kendali atas wilayah Gaza dan membubarkan diri sebagai organisasi.

Hamas menolak keras desakan tersebut.

Meski begitu, beberapa analis menilai kelompok itu mulai menunjukkan fleksibilitas dalam pembicaraan tertutup.

“Dalam hal pelucutan senjata, di sinilah Anda melihat perubahan terbesar dalam posisi Hamas,” kata Hugh Lovatt, pakar Israel-Palestina di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri (ECFR), kepada Al Jazeera.

“Pejabat Hamas telah menyampaikan secara pribadi bahwa mereka mungkin terbuka terhadap proses penonaktifan senjata ofensif,” ujarnya.

Baca juga: 2 Tahun Perang Israel-Hamas Berakhir, Bisakah Gaza Pulih dan Menjadi Layak Huni Lagi?

Gencatan Senjata yang Rawan Gagal

Para pengamat memperingatkan, negosiasi mengenai senjata Hamas dapat menggagalkan gencatan senjata yang rapuh dan memicu Israel kembali melanjutkan operasi militernya di Gaza.

Secara hukum internasional, kelompok bersenjata memiliki hak untuk mempertahankan diri terhadap pendudukan.

Israel dan sekutu Baratnya kerap menuntut pelucutan senjata sebagai prasyarat proses perdamaian—seperti yang terjadi pada Perjanjian Oslo di era 1990-an.

Menurut Azmi Keshawi, peneliti dari International Crisis Group (ICG) asal Gaza, kecil kemungkinan Hamas akan melucuti seluruh persenjataannya.

BACA SELENGKAPNYA >>>

3. Taiwan Akan Bangun Sistem Pertahanan Udara T-Dome untuk Tangkis Ancaman China

Presiden Taiwan Lai Ching-te mengumumkan bahwa negaranya tengah mempercepat rencana pembangunan sistem pertahanan rudal berlapis “T-Dome” sebagai langkah menghadapi meningkatnya ancaman dari China.

Mengutip Financial Times, dalam pidato Hari Nasional di Taipei, Jumat (10/10/2025), Lai Ching-te menjanjikan pembangunan “jaring pengaman” yang mencakup kemampuan deteksi ketinggian tinggi serta intersepsi rudal yang masuk.

Lai juga menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan anggaran pertahanan.

Ia menyebut, pertahanan sebagai kebutuhan utama untuk menghadapi ancaman musuh sekaligus pendorong bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Rencana sistem pertahanan rudal ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan militer Taiwan di tengah tekanan yang terus meningkat dari Beijing.

Para pakar militer Amerika Serikat meyakini bahwa Presiden China Xi Jinping telah memerintahkan militernya untuk mengembangkan kemampuan menyerang Taiwan pada tahun 2027.

China selama ini mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer jika Taiwan terus menolak kendali China.

Sistem pertahanan T-Dome kemungkinan besar akan berfungsi sebagai perlindungan terhadap serangan rudal, baik dalam skenario invasi langsung maupun serangan terbatas.

Lai tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai sistem T-Dome tersebut.

Namun bulan lalu, Taiwan telah meluncurkan rudal pertahanan udara baru yang mampu mencegat rudal balistik jarak menengah dan menjangkau wilayah udara lebih tinggi dibandingkan rudal Patriot buatan AS yang sudah dimilikinya.

Baca juga: 10 Negara dengan Layanan Kesehatan Terbaik untuk Ekspatriat, Taiwan Urutan Pertama

Dalam pidatonya, Lai menyerukan agar China bertindak sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, termasuk menghentikan ancaman penggunaan kekuatan untuk mengubah status quo.

Mengacu pada pengalaman kelam Perang Dunia Kedua, Lai menegaskan bahwa penderitaan semacam itu tidak boleh terulang.

BACA SELENGKAPNYA >>>

4. Bukan Donald Trump, Nobel Perdamaian 2025 Jatuh kepada María Corina Machado

Nobel Perdamaian 2025 dianugerahkan kepada María Corina Machado (58), seorang politikus sekaligus pemimpin oposisi Venezuela.

Machado menerima penghargaan bergengsi tersebut atas perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi bagi rakyat Venezuela, mengutip CNN.

Dilansir New York Post, María Corina Machado dikenal dengan julukan “Wanita Besi Venezuela.”

Ia adalah tokoh oposisi utama dalam pemilihan presiden Venezuela, meskipun ia dilarang mencalonkan diri secara resmi oleh rezim Nicolás Maduro.

María Corina Machado telah bersembunyi selama lebih dari 14 bulan setelah Nicolás Maduro mengumumkan kemenangan dalam pemilu presiden yang dikritik tidak adil oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.

AS dan sebagian besar rakyat Venezuela, menurut survei terbaru, tidak mengakui kepemimpinan Maduro sebagai sah karena diduga melakukan kecurangan dalam dua pemilu terakhir.

Meski menghadapi diskualifikasi, ancaman, dan tekanan untuk bungkam, Machado tetap gigih memperjuangkan pemilu yang bebas dan adil, memobilisasi warga, mengungkap pelanggaran hak asasi manusia, serta bertindak sebagai suara moral bangsanya.

Kendati harus bergerak di bawah tanah, ia terus memperjuangkan penegakan hukum dan akuntabilitas di Caracas.

Pemerintah Venezuela diketahui telah membatasi hak-hak politik, mendiskualifikasi kandidat oposisi secara tidak sah, dan menindak keras setiap bentuk perbedaan pendapat.

Sebelumnya, sempat beredar rumor bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi meraih Nobel Perdamaian 2025 setelah keberhasilannya memediasi sejumlah konflik tahun ini, termasuk kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang dicapai pada Kamis malam.

Namun, batas waktu pengajuan nominasi Nobel 2025 telah berakhir pada 31 Januari.

BACA SELENGKAPNYA >>>

5. Gempa M 7,4 Filipina Terjadi di Kedalaman 10 Km, Picu Potensi Tsunami Setinggi 3 Meter

Negara Filipina diguncang gempa magnitudo 7,4 pada Jumat (10/10/2025) pagi.

Gempa dangkal di wilayah selatan Filipina, memicu peringatan tsunami dan evakuasi massal di berbagai komunitas pesisir negara itu. 

Badan Seismologi Filipina mengonfirmasi bahwa gempa terjadi di wilayah Mindanao pada Jumat, dengan kedalaman sekitar 10 kilometer di bawah permukaan bumi.

Pihak berwenang memperingatkan kemungkinan kerusakan dan gempa susulan dalam beberapa jam ke depan. 

Pejabat setempat juga memperingatkan adanya potensi tsunami besar dengan ketinggian gelombang yang dapat mengancam jiwa dalam satu hingga dua jam ke depan. 

Otoritas menyerukan warga di kota-kota pesisir Filipina bagian tengah dan selatan untuk segera mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. 

Gambar-gambar yang beredar menunjukkan warga berhamburan ke jalan, menjauh dari sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan setelah gempa terjadi. 

Berdasarkan basis data skenario tsunami nasional, gelombang laut diperkirakan dapat naik lebih dari satu meter di atas pasang surut normal, bahkan lebih tinggi di beberapa teluk dan selat yang tertutup. 

Baca juga: Filipina Diguncang Gempa 7.4 Magnitudo, Kementerian Luar Negeri RI: 8.400 WNI dalam Keadaan Aman

Perintah evakuasi telah dikeluarkan untuk wilayah pesisir di tujuh provinsi, dengan imbauan agar warga segera bergerak ke daratan atau mencari dataran tinggi tanpa menunda.

Peringatan tsunami juga diterbitkan di wilayah Sulawesi Utara dan Papua, Indonesia, yang berjarak lebih dari 300 kilometer dari pusat gempa. 

Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan atau mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

BACA SELENGKAPNYA >>>

(Tribunnews.com)