Komisi I DPR Minta Pemerintah Berhati-hati Usai Perjanjian Damai Gaza Disahkan

Ringkasan Berita:

• Komisi I DPR mengingatkan pemerintah berhati-hati soal kesepakatan damai Israel dan Palestina.
• Apalagi Israel memiliki rekam jejak untuk melanggar gencatan senjata.
• Pemerintah Indonesia harus terus mengawal dan memantau perdamaian agar tidak kembali memicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengingatkan pemerintah harus berhati-hati soal tercapainya kesepakatan damai antara Israel dan Palestina, sebagaimana disahkan dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir.

Menurutnya, sikap itu harus dipikirkan mengingat rekam jejak Israel yang kerap melanggar kesepakatan gencatan senjata.

"Jangan sampai ini menjadi perdamaian semu karena track record Israel selama ini tidak menginginkan perdamaian. Hampir selalu Israel mengkhianati kesepakatan gencatan senjata,” kata Sukamta kepada wartawan, Selasa (14/10/2025).

Sukamta adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut.

Ia saat ini bertugas di Komisi I DPR yang membidangi isu pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Sukamta menegaskan, pemerintah Indonesia harus terus mengawal dan memantau perdamaian agar tidak kembali memicu konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

"PBB sebagai lembaga internasional harus dilibatkan secara maksimal, bukan hanya sebagai stempel,” kata dia.

Legislator PKS itu menyoroti proposal perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Dalam rancangan itu, dia menilai tidak ada pengakuan eksplisit terhadap kemerdekaan Palestina, yang membuat kesepakatan tersebut terasa tidak adil.

“Tidak fair jika Israel sudah merdeka, tetapi Palestina tidak diakui kemerdekaannya secara penuh,” ungkapnya.

Sukamta menambahkan, dalam proposal tersebut Israel tetap memiliki kekuatan militer penuh melalui Israel Defense Forces (IDF), sementara kelompok Hamas diminta menyerahkan senjata tanpa jaminan status kenegaraan Palestina.

Dia berharap, Indonesia konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sesuai amanat konstitusi dan terus memperjuangkan perdamaian dunia yang berkeadilan.

“Israel punya IDF, tetapi Hamas diminta menyerahkan senjatanya tanpa kejelasan kemerdekaan Palestina. Ini jelas tidak adil,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El Sheikh di Mesir, Selasa, (14/10/2025).

Presiden menjelaskan kehadirannya di KTT tersebut. Menurut Kepala Negara kedatangannya untuk memberikan dukungan agar perdamaian di kawasan Timur Tengah terwujud.