Selasa, 28 Oktober 2025

Konflik Palestina Vs Israel

Trump Ultimatum Netanyahu, Ancam Cabut Dukungan untuk Israel jika Nekat Caplok Tepi Barat

Presiden Trump murka, hingga layangkan ultimatum ke Netanyahu. Jika Israel teruskan aneksasi Tepi Barat, semua dukungan AS akan dicabut.

khaberni/tangkap layar
TRUMP GERTAK NETANYAHU - Tangkap layar Khaberni, Rabu (5/3/2025) menunjukkan potret Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dengan latar belakang Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Presiden Trump murka, hingga layangkan ultimatum ke Netanyahu. Jika Israel teruskan aneksasi Tepi Barat, semua dukungan AS akan dicabut. 
Ringkasan Berita:
  • Donald Trump peringatkan Israel, akan akan cabut seluruh dukungan Amerika Serikat jika Tel Aviv tetap mencaplok wilayah Tepi Barat yang diakui sebagai bagian dari Palestina.
  • Ancaman dilontarkan usai Parlemen Israel menyetujui dua RUU aneksasi Tepi Barat, yang didukung oleh tokoh sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu seperti Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir.
  • Netanyahu diujung tanduk, terjepit antara tekanan internal dan ancaman eksternal nuntut pencaplokan Tepi Barat

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan peringatan keras kepada Israel buntut pencaplokan wilayah Tepi Barat, Palestina.

Trump mengancam akan mencabut seluruh dukungan dari Washington jika negara Zionis itu tetap bersikeras mencaplok wilayah Tepi Barat.

“Itu tidak akan terjadi karena saya telah berjanji kepada negara-negara Arab. Israel akan kehilangan semua dukungannya dari Amerika Serikat jika itu terjadi,” tegas Trump.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan Time Magazine yang dipublikasikan pada Kamis (23/10/2025).

Mengutip dari The Times of Israel, gertakan muncul setelah parlemen Israel mengesahkan dua rancangan undang-undang (RUU) yang membuka jalan bagi aneksasi wilayah Tepi Barat, yang memicu kecaman internasional.

Trump menilai langkah Israel mencaplok Tepi Barat dapat menghancurkan proses perdamaian yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir.

Ia juga mengklaim bahwa tindakan itu bisa memicu kemarahan dunia Arab dan mengacaukan kerja sama regional yang telah terbentuk, termasuk hubungan Israel dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Karena langkah Israel mencaplok Tepi Barat dianggap bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, mengingat wilayah tersebut masih diakui sebagai bagian dari Palestina yang diduduki.

Tak dirinci pencabutan dukungan apa yang dimaksud namun pengamat politik menilai  pencabutan mencakup penghentian bantuan pertahanan, kerjasama keamanan, serta perlindungan politik di forum internasional.

Selama ini, Amerika Serikat dikenal sebagai sekutu utama Israel, memberikan bantuan militer senilai miliaran dolar setiap tahun dan melindunginya dari tekanan internasional melalui hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Tanpa dukungan Washington, posisi Israel di panggung internasional diperkirakan akan melemah.

Bantuan militer, kerjasama ekonomi, serta perlindungan politik yang selama ini diterima dari Amerika Serikat menjadi faktor vital bagi keberlangsungan strategi keamanan nasional Israel.

Baca juga: Indonesia & 14 Negara Kecam Parlemen Israel yang Ingin Caplok Tepi Barat Palestina

DPR Israel Bernafsu Legalkan Aneksasi Tepi Barat

Sebelum Netanyahu melontarkan kecaman, Parlemen Israel atau Knesset sempat menggelar pemungutan suara awal untuk dua rancangan undang-undang (RUU) yang membuka jalan bagi pencaplokan wilayah Tepi Barat.

RUU pertama disahkan dengan 32 suara setuju dan 9 menolak, yang mengusulkan pencaplokan Maale Adumim, sebuah permukiman besar di timur Yerusalem.

Sementara RUU kedua, yang bertujuan mencaplok seluruh wilayah Tepi Barat, lolos dengan 25 suara setuju dan 24 menolak.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa sebagian besar anggota parlemen Israel, terutama dari kubu sayap kanan, mendorong penerapan kedaulatan penuh di wilayah yang secara hukum internasional masih diakui sebagai bagian dari Palestina.

Israel menyebut wilayah Tepi Barat sebagai “Yudea dan Samaria,” istilah yang diambil dari Alkitab. Namun, seluruh permukiman Israel di wilayah tersebut dinyatakan ilegal oleh hukum internasional.

Adapun dukungan terhadap rancangan undang-undang itu datang dari sejumlah tokoh penting dalam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Diantaranya Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, keduanya dari partai sayap kanan yang terbuka menyuarakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut.

“Knesset telah berbicara. Rakyat telah berbicara. Saatnya memaksakan kedaulatan penuh atas Yudea dan Samaria,” ujar Smotrich melalui unggahan di platform X.

Netanyahu Terjepit Desakan Sayap Kanan dan Ancaman Trump

Buntut usulan pencaplokan Tepi Barat, Netanyahu kini menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus.

Di dalam negeri, ia dibayangi ancaman perpecahan politik jika menunda rencana aneksasi yang telah dijanjikan kepada pendukung garis keras.

Sementara di luar negeri, ia menghadapi risiko kehilangan dukungan strategis dari Amerika Serikat serta meningkatnya kecaman dari PBB, Uni Eropa, dan Liga Arab.

Baca juga: Netanyahu Pecat Kepala Keamanan Nasional Israel, Gil Reich Ditunjuk sebagai Pengganti Tzachi Hanegbi

Menurut laporan The Times of Israel, sejumlah penasihat senior Netanyahu mendesaknya untuk menahan diri dan tidak mengambil langkah terburu-buru.

Beberapa pengamat menilai, tekanan internal ini semakin mempersempit ruang manuver Netanyahu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan tekanan internasional.

Peringatan keras dari Trump menjadi sinyal paling jelas bahwa Washington tidak akan lagi menoleransi langkah sepihak Tel Aviv di wilayah pendudukan.

Jika Netanyahu tetap menuruti desakan sayap kanan, Israel beresiko kehilangan sekutunya yang paling berpengaruh dan menghadapi isolasi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.

(Tribunnews.com/Namira)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved