Trump Naikkan Tarif Impor Kanada 10 Persen Gara-gara Iklan TV Anti-Tarif

Ringkasan Berita:

• Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor Kanada sebesar 10 persen sebagai balasan atas iklan TV anti-tarif yang disponsori pemerintah Ontario.
• Langkah ini memperburuk ketegangan perdagangan kedua negara. Trump menilai iklan itu “penipuan” dan menuduh Kanada memanipulasi opini publik.
• Dikutip dari The Guardian, Ontario akan menangguhkan iklan tersebut, sementara Kanada tetap siap melanjutkan perundingan dagang dengan AS.

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor terhadap Kanada sebesar 10 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui akun Truth Social pada Sabtu (25/10/2025).

Keputusan tersebut merupakan balasan atas penayangan iklan televisi anti-tarif yang disponsori oleh pemerintah provinsi Ontario.

Terjadi perdebatan publik selama berhari-hari gara-gara tayangan iklan itu dinilai menyinggung kebijakan tarif Trump.

Langkah ini semakin memperburuk ketegangan dalam salah satu kemitraan perdagangan terbesar di dunia.

“Karena salah penyajian fakta yang serius dan tindakan permusuhan mereka, saya meningkatkan tarif terhadap Kanada sebesar 10 persen di atas tarif yang mereka bayarkan sekarang,” tulis Trump di media sosialnya.

Ia menuduh iklan tersebut sebagai “penipuan” yang bertujuan memengaruhi opini publik dan berharap Mahkamah Agung AS akan membatalkan kebijakan tarif yang dianggap merugikan Kanada.

“Kini Amerika Serikat mampu mempertahankan diri terhadap tarif Kanada yang tinggi dan memberatkan,” tambahnya.

Dikutip dari The Guardian, iklan kontroversial itu menampilkan kutipan pidato Presiden Ronald Reagan tahun 1987 yang menyinggung bahaya hambatan perdagangan.

Iklan ditayangkan pada Jumat malam selama siaran Pertandingan 1 Seri Dunia Major League Baseball antara Toronto Blue Jays dan Los Angeles Dodgers.

Trump mengklaim iklan tersebut seharusnya diturunkan sebelum siaran, namun Ontario tetap menayangkannya.

Baca juga: Warga Ungkap Gurita Bisnis Prostitusi Berkedok Kawin Kontrak di Bogor: Tarif Nikah Rp4 Juta

“Iklan mereka seharusnya segera diturunkan, tetapi mereka membiarkannya tayang tadi malam selama Seri Dunia, meskipun tahu itu penipuan,” tulisnya.

Tanggapan Pemerintah Ontario

Menanggapi kontroversi ini, Perdana Menteri Ontario Doug Ford buka suara pada Jumat (24/10/2025).

Dirinya mengatakan pemerintah provinsinya akan menangguhkan kampanye iklan tersebut mulai Senin, setelah berdiskusi dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney.

Ford menyebut langkah itu diambil demi membuka kembali ruang negosiasi perdagangan dengan Washington.

Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute menegaskan bahwa Ontario tidak meminta izin untuk menggunakan klip Reagan dalam iklan tersebut.

Dalam pernyataannya di X (Twitter), yayasan itu menilai iklan tersebut “menyalahartikan” komentar Reagan dan kini tengah meninjau opsi hukum.

Sementara itu, Candace Laing, Presiden Kamar Dagang Kanada, mengingatkan bahwa peningkatan tarif hanya akan merugikan perekonomian kedua negara.

“Tarif di tingkat mana pun tetap menjadi pajak bagi Amerika terlebih dahulu, baru kemudian bagi daya saing Amerika Utara secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurutnya, perjanjian CUSMA (Perjanjian Kanada–AS–Meksiko) harus dijaga sebagai zona perdagangan bebas yang sukses agar bisnis di kawasan dapat berkembang lebih baik.

Trump diketahui sebelumnya telah mengakhiri pembicaraan perdagangan dengan Kanada karena iklan tersebut.

Belum jelas produk apa yang akan terdampak oleh kenaikan tarif ini.

Mayoritas ekspor Kanada ke AS masih bebas tarif berkat kesepakatan CUSMA,

Akan tetapi, pada Agustus lalu pemerintahan Trump telah memberlakukan tarif 35% terhadap barang-barang Kanada yang tidak tercakup dalam perjanjian itu.

Baca juga: Daftar Lokasi, Fasilitas, dan Tarif Parkir Inap Kendaraan Roda 2 dan 4 di Stasiun Whoosh

Selain itu, Kanada juga terdampak tarif sektor sebesar 50% atas baja dan aluminium yang diberlakukan AS tahun ini.

Mark Carney mengatakan Kanada tetap siap melanjutkan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat.

Kedua pemimpin dijadwalkan hadir di KTT ASEAN di Malaysia, meski Trump menegaskan ia tidak berencana bertemu dengan Carney di sela forum tersebut.

Tentang Kebijakan Tarif Trump

Kebijakan tarif Trump adalah kebijakan ekonomi yang dirancang untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat melalui peningkatan pajak impor terhadap barang-barang dari luar negeri.

Kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar “America First” yang digagas Presiden Donald Trump sejak awal masa jabatannya, dengan tujuan agar Amerika lebih mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada negara lain.

Trump beralasan bahwa selama bertahun-tahun, Amerika mengalami defisit perdagangan besar karena praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh negara-negara mitra, terutama Tiongkok.

Untuk menyeimbangkan hal itu, pemerintahnya mulai mengenakan tarif tinggi terhadap ribuan jenis produk impor.

Misalnya, tarif hingga 60% dikenakan pada barang-barang Tiongkok, terutama di sektor teknologi dan manufaktur, yang kemudian memicu perang dagang antara kedua negara.

Kanada dan Meksiko juga terkena dampaknya, dengan tarif 25% pada baja dan aluminium, sementara Uni Eropa serta Jepang menghadapi hambatan pada ekspor otomotif dan logam.

Akibat kebijakan ini, harga barang impor di Amerika naik tajam, memicu inflasi dan meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor.

Namun di sisi lain, industri baja dan aluminium domestik sempat menikmati peningkatan permintaan karena konsumen beralih ke produk lokal.

Baca juga: Donald Trump Segera Gelar Pertemuan dengan Xi Jinping, Perang Tarif Jadi Fokus Utama

Secara global, langkah Trump menimbulkan ketegangan diplomatik dengan sekutu lama seperti Kanada, Jerman, dan Jepang, yang menilai kebijakan tersebut merusak sistem perdagangan bebas dunia.

Bagi Trump, kebijakan tarif bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga alat politik dan diplomasi untuk menekan negara-negara lain agar menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan dengan syarat yang lebih menguntungkan bagi Washington.

Dengan kata lain, kebijakan ini mencerminkan pandangan bahwa kekuatan ekonomi adalah kunci untuk mempertahankan dominasi politik Amerika Serikat di panggung dunia.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)