Iran Bersumpah Tak Akan Setop Produksi Uranium Meski Dikepung Barat, Sinyal Perang Timteng Berkobar?

Ringkasan Berita:

• Iran menegaskan tidak akan menghentikan pengayaan uranium meski ditekan Barat, dengan alasan mempertahankan hak nuklir damai di bawah NPT 1968.
• Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menolak negosiasi soal program misil yang dianggap bagian pertahanan nasional dari ancaman luar.
• IAEA melaporkan Iran kini memiliki lebih dari 9.000 kg uranium, termasuk 440 kg berkadar 60 persen, memicu kekhawatiran dunia akan potensi senjata nuklir.

TRIBUNNEWS.COM – Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa negaranya tidak akan menghentikan pengayaan uranium meski mendapat tekanan keras dari negara-negara Barat.

Dalam wawancara dengan media lokal Press TV, Araghchi menegaskan bahwa Iran akan tetap mempertahankan kedaulatan dan haknya di bidang nuklir.

Menurutnya, langkah-langkah Barat untuk membatasi aktivitas nuklir Iran adalah bentuk tekanan politik yang tidak akan diindahkan.

“Iran tidak akan menyerah pada tekanan politik atau ancaman militer. Program nuklir kami sepenuhnya damai dan akan terus berjalan,” tegas Araghchi.

Hak Nuklir Iran di Bawah NPT

Iran diketahui berpegang pada perjanjian internasional Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) tahun 1968, yang memberi hak bagi setiap negara untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Dengan hak tersebut Iran mulai melakukan pengayaan uranium dengan tujuan untuk energi listrik, riset medis, dan industri nasional.

Oleh karenanya Araghchi menyebut, tuntutan agar Iran menghentikan pengayaan uranium tanpa pencabutan sanksi ekonomi adalah tindakan tidak adil. 

“Kami tidak akan menyerah sebelum ada kesepakatan yang benar-benar adil dan saling menghormati,” katanya.

Selain isu nuklir, Araghchi juga menolak setiap bentuk negosiasi yang menyangkut program misil Iran.

Menurutnya, misil merupakan bagian dari pertahanan diri, bukan alat agresi, terutama terhadap ancaman dari Amerika Serikat dan Israel.

“Iran sudah lama menjadi sasaran sanksi dan ancaman militer. Karena itu, sistem pertahanan kami adalah garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan,” ujarnya.

Baca juga: Iran Sebut Trump Munafik: Larang Nuklir Teheran, Tapi AS Lanjutkan Uji Senjata Atom

Ia menegaskan, tidak ada negara yang akan bernegosiasi soal pertahanan nasionalnya kepada pihak asing.

Meski sikapnya keras, Araghchi mengatakan Iran tidak menutup pintu diplomasi.

Namun, ia menekankan bahwa setiap perundingan harus dilakukan secara adil dan seimbang, bukan di bawah tekanan sepihak dari Barat.

Pernyataan ini mencerminkan kehati-hatian Iran dalam menghadapi tawaran negosiasi baru, terutama setelah pengalaman masa lalu yang dianggap merugikan kepentingan nasional.

Berapa Banyak Uranium Iran Saat Ini?

Pertanyaan besar yang muncul di dunia internasional kini adalah: seberapa jauh Iran telah memperkaya uranium?

Menurut laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) per 13 Juni 2025, Iran memiliki sekitar 9.040 kilogram uranium dalam bentuk UF₆ (uranium hexafluoride) dengan berbagai tingkat kemurnian.
 Dari jumlah itu, sekitar 440 kilogram telah diperkaya hingga 60 persen U-235, tingkat yang sangat dekat dengan bahan untuk senjata nuklir.

Sebagai perbandingan, dalam perjanjian nuklir 2015 (JCPOA), Iran hanya diizinkan memperkaya hingga 3,67 persen dan menyimpan stok di bawah 300 kilogram. Kini, jumlahnya meningkat puluhan kali lipat.

IAEA memperingatkan bahwa uranium 60 persen hanya tinggal selangkah teknis lagi untuk mencapai level 90 persen, yang disebut “weapons grade” atau bahan senjata nuklir.

Banyak negara khawatir bahwa peningkatan cadangan uranium Iran dapat memperpendek waktu breakout, yakni waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu senjata nuklir jika Iran memilih jalur itu.

Namun Iran membantah tudingan tersebut dan menyatakan seluruh aktivitasnya bertujuan damai, serta tetap terbuka terhadap inspeksi internasional bila perundingan dilakukan secara adil.

Situasi ini membuat kawasan Timur Tengah kembali tegang dan rawan eskalasi, di tengah bayang-bayang konflik yang bisa meluas jika diplomasi gagal menemukan jalan tengah.

(Tribunnews.com / Namira)