Rusia Tolak Ikut Campur, Sebut Resolusi Gaza Versi AS 'Jebakan Berbahaya' bagi Masa Depan Palestina

Ringkasan Berita:

• Rusia abstain karena menilai resolusi AS tentang Gaza tidak menegaskan prinsip “dua negara untuk dua bangsa” dan memberi mandat ISF terlalu luas hingga berpotensi memecah Gaza–Tepi Barat serta menjadi alat politik Washington.
• Moskow memperingatkan bahwa rancangan tersebut bisa mengubah pasukan perdamaian menjadi pihak konflik, melemahkan integritas DK PBB.
• Dalam komunikasi dengan Mesir, Rusia menegaskan pentingnya penyelesaian jangka panjang berbasis hukum internasional.

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Rusia menyatakan abstain atau tidak memberikan suara dalam voting Dewan Keamanan PBB atas resolusi yang dirancang AS terkait “Rencana Komprehensif Presiden Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza.”

Rusia menilai keberhasilan mengakhiri fase paling panas dalam konflik Israel–Palestina patut diapresiasi, termasuk peran mediasi AS dan negara-negara lain.

Namun, Moskow menekankan bahwa keputusan DK PBB tidak boleh hanya menjadi legitimasi sepihak bagi inisiatif Washington tanpa adanya perangkat pengawasan, akuntabilitas, dan kontrol yang jelas.

Rusia menyatakan bahwa resolusi AS yang berisi rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan bertugas di Gaza hingga 2027 gagal.

Karena tidak memasukkan prinsip fundamental “dua negara untuk dua bangsa”, yang sejak lama menjadi fondasi penyelesaian konflik Israel–Palestina dan disepakati secara luas dalam berbagai resolusi PBB.

Moskow juga menyoroti sikap Israel yang secara terbuka menolak pembentukan negara Palestina, sehingga tanpa penegasan prinsip tersebut, isi resolusi dianggap kehilangan landasan politik yang krusial.

Tak sampai disitu Rusia turut menyoroti ketidakjelasan mengenai mekanisme pengalihan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina serta kewenangan Board of Peace (BoP) dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Menurut Moskow, rancangan AS membuka peluang ISF bertindak secara otonom tanpa mempertimbangkan posisi Ramallah.

Hal ini dinilai dapat memperkuat pemisahan Jalur Gaza dari Tepi Barat dan mengingatkan pada praktik kolonial lama ketika aspirasi Palestina diabaikan.

"Hal ini dapat memperkokoh pemisahan Jalur Gaza dari Tepi Barat. Ini mengingatkan kita pada praktik kolonial dan Mandat Inggris untuk Palestina di Liga Bangsa-Bangsa, ketika pendapat rakyat Palestina sendiri tidak diperhitungkan," ujar utusan Rusia, dalam situs web presiden federasi Rusia.

Moscow juga mempertanyakan mandat luas yang diberikan kepada ISF, termasuk kemungkinan penggunaan “segala langkah yang diperlukan” dalam pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata di Gaza.

Baca juga: PBB Setujui Resolusi AS untuk Kirim Pasukan Internasional ke Gaza, Ini Daftar Negara yang Terlibat

Rusia menilai mandat seperti itu berpotensi mengubah misi perdamaian menjadi pihak yang terlibat konflik, sesuatu yang hingga kini belum disetujui oleh negara manapun yang berpotensi menyumbangkan pasukan.

Rusia Ajak Mesir Bahas Resolusi AS

Meski memilih abstain, Rusia menegaskan bahwa mereka tetap mempertimbangkan posisi Otoritas Palestina serta negara Arab-Muslim yang mendukung rancangan tersebut demi mencegah pertumpahan darah lanjutan.

Pernyataan Rusia tersebut diperkuat dalam komunikasi diplomatik antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menlu Mesir Badr Abdelatty yang berlangsung pada Senin (17/11/2025).

Dalam pernyataannya, Moskow menegaskan bahwa kedua pejabat top diplomatik itu mendalami perdebatan yang tengah berlangsung di New York.