5 Populer Internasional: Ukraina Akan Beli 100 Jet Tempur Rafale - Rancangan Resolusi AS untuk Gaza
Rangkuman berita populer internasional, di antaranya rencana pembelian 100 jet tempur Rafale Prancis oleh Ukraina.
lihat foto
Ringkasan Berita:
- Kompilasi berita populer internasional dalam 24 jam terakhir
- Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah rencana pembelian 100 jet tempur Rafale Prancis oleh Ukraina
- Ada pula rencana resolusi Gaza versi Donald Trump yang disetujui oleh DK PBB
TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah peristiwa mewarnai dunia internasional, dari perang di Ukraina hingga konflik Gaza.
Ukraina dan Prancis menandatangani kesepakatan niat pembelian 100 jet tempur Rafale.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Gaza yang diajukan oleh Amerika Serikat.
Berikut berita populer internasional selengkapnya.
1. Ukraina Akan Beli 100 Jet Tempur Rafale dari Prancis, Ini 3 Keuntungannya
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Pangkalan Udara Villacoublay, Senin (17/11/2025).
Dilaporkan France24, pertemuan tersebut digelar untuk meneken kesepakatan besar terkait pengadaan perangkat keras pertahanan udara Prancis, termasuk jet tempur Rafale, pesawat tempur utama milik Prancis.
Zelensky dan Macron menandatangani surat pernyataan niat (letter of intent) untuk pembelian hingga 100 jet tempur Rafale beserta persenjataannya, ujar Macron kepada wartawan.
Selain jet tempur, perjanjian ini juga membuka jalan bagi Ukraina untuk memperoleh sistem pertahanan udara SAMP/T generasi baru yang masih dikembangkan, serta radar dan drone.
Macron menyebut perjanjian tersebut akan memperkuat pertahanan Ukraina menghadapi agresi Rusia.
“Kesepakatan ini bertujuan menempatkan keunggulan industri dan teknologi Prancis demi melayani Ukraina dan Eropa,” kata Macron dalam konferensi pers bersama.
Zelensky, yang menyambut kesepakatan tersebut karena juga akan menciptakan lapangan kerja di Ukraina, mengatakan Kyiv mungkin mempertimbangkan produksi bersama Rafale di masa depan.
Surat yang ditandatangani keduanya bukanlah kontrak jual beli final, melainkan pernyataan niat.
Baca juga: Ukraina Ingin Beli Ratusan Jet Tempur Rafale dan Gripen, Zelensky Punya Uang dari Mana?
Implementasinya diproyeksikan berlangsung dalam kurun sekitar 10 tahun, menurut kantor Macron.
2. Poin-poin Utama Rencana Trump terkait Gaza yang Disetujui oleh DK PBB
Dewan Keamanan PBB pada hari Senin memberikan suara mendukung rancangan resolusi AS yang mendukung rencana perdamaian Gaza Presiden Donald Trump, yang mencakup pengerahan pasukan internasional dan jalan menuju negara Palestina.
Menurut Agence France-Presse, teks rancangan resolusi AS ditinjau beberapa kali sebagai bagian dari negosiasi di Dewan Keamanan.
Menurut badan tersebut, poin-poin paling menonjol dari rencana Amerika yang disetujui oleh Dewan Keamanan adalah sebagai berikut:
- Teks tersebut mendukung rencana yang memungkinkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada 10 Oktober
- Membentuk "pasukan stabilisasi internasional" yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan dan melucuti senjata di Jalur Gaza.
- "Pasukan Stabilisasi Internasional" akan bekerja pada "pelucutan senjata permanen kelompok bersenjata tidak resmi", perlindungan warga sipil, dan pembentukan koridor kemanusiaan.
- Resolusi tersebut memungkinkan pembentukan "Dewan Perdamaian", sebuah badan pemerintahan transisi untuk Gaza yang secara teoritis akan dipimpin oleh Trump, dengan masa jabatannya berlanjut hingga akhir tahun 2027.
- Tidak seperti rancangan sebelumnya, resolusi ini menunjukkan kemungkinan berdirinya negara Palestina di masa depan.
- Setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diperlukan dan memulai rekonstruksi Gaza, "kondisi akhirnya mungkin matang untuk jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina."
Perlu dicatat bahwa Israel sepenuhnya menolak klausul yang berkaitan dengan Palestina yang menentukan nasib mereka sendiri dan mendirikan negara Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam rapat kabinet hari Minggu bahwa "penentangan kami terhadap negara Palestina di tanah mana pun tidak berubah."
3. Jepang Pasang Alarm, Warganya di China Diminta Waspada Usai Manuver Jet Tempur Panaskan Situasi
Hubungan China–Jepang kembali memanas setelah rangkaian insiden diplomatik dan militer dalam beberapa hari terakhir, memicu kekhawatiran terkait adanya perang regional.
Mengutip laporan AFP ketegangan kedua negara Asia ini bermula dari komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang kemungkinan intervensi militer Tokyo jika Taiwan diserang China.
Taiwan, yang berada sekitar 60 mil dari Kepulauan Yaeyama milik Jepang, dianggap sebagai bagian penting dari rantai pertahanan strategis Jepang.
Dengan meningkatnya aktivitas militer China di Laut Tiongkok Timur dan ambisi Beijing untuk mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, Tokyo menilai potensi konflik di pulau itu dapat berdampak langsung pada keamanan nasional Jepang.
Alasan itu yang kemudian mendorong PM Sanae Takaichi untuk mengambil langkah agresif, melakukan intervensi militer Tokyo jika Taiwan diserang China.
Namun pernyataan tersebut memicu reaksi keras Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya.
Sebagai bentuk gertakan, China langsung memberikan isyarat kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai pulau demokratis tersebut.
Baca juga: Indonesia dan Jepang Sepakati Penguatan Kerja Sama Pertahanan dan Isu Regional
Seiring meningkatnya tensi diplomatik, Beijing bahkan menyarankan warga negaranya untuk menghindari perjalanan ke Jepang, membuat saham sektor pariwisata, ritel, hingga maskapai Jepang anjlok pada perdagangan awal pekan ini.
Ketegangan tak berhenti disitu, Beijing belakangan menuntut Takaichi mencabut ucapannya.
Namun Jepang menolak karena menganggap pernyataan itu telah diklarifikasi dan tidak mengubah kebijakan “strategic ambiguity” yang selama ini dipegang.
Alhasil ketegangan kembali memuncak di wilayah udara dan perairan.
Pada 15 November, kapal penjaga pantai China terlihat memasuki perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, yang dikenal di China sebagai Diaoyu.
4. Rusia Tolak Ikut Campur, Sebut Resolusi Gaza Versi AS 'Jebakan Berbahaya' bagi Masa Depan Palestina
Pemerintah Rusia menyatakan abstain atau tidak memberikan suara dalam voting Dewan Keamanan PBB atas resolusi yang dirancang AS terkait “Rencana Komprehensif Presiden Trump untuk Mengakhiri Konflik Gaza.”
Rusia menilai keberhasilan mengakhiri fase paling panas dalam konflik Israel–Palestina patut diapresiasi, termasuk peran mediasi AS dan negara-negara lain.
Namun, Moskow menekankan bahwa keputusan DK PBB tidak boleh hanya menjadi legitimasi sepihak bagi inisiatif Washington tanpa adanya perangkat pengawasan, akuntabilitas, dan kontrol yang jelas.
Rusia menyatakan bahwa resolusi AS yang berisi rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan bertugas di Gaza hingga 2027 gagal.
Karena tidak memasukkan prinsip fundamental “dua negara untuk dua bangsa”, yang sejak lama menjadi fondasi penyelesaian konflik Israel–Palestina dan disepakati secara luas dalam berbagai resolusi PBB.
Moskow juga menyoroti sikap Israel yang secara terbuka menolak pembentukan negara Palestina, sehingga tanpa penegasan prinsip tersebut, isi resolusi dianggap kehilangan landasan politik yang krusial.
Tak sampai disitu Rusia turut menyoroti ketidakjelasan mengenai mekanisme pengalihan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina serta kewenangan Board of Peace (BoP) dan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Menurut Moskow, rancangan AS membuka peluang ISF bertindak secara otonom tanpa mempertimbangkan posisi Ramallah.
Hal ini dinilai dapat memperkuat pemisahan Jalur Gaza dari Tepi Barat dan mengingatkan pada praktik kolonial lama ketika aspirasi Palestina diabaikan.
"Hal ini dapat memperkokoh pemisahan Jalur Gaza dari Tepi Barat. Ini mengingatkan kita pada praktik kolonial dan Mandat Inggris untuk Palestina di Liga Bangsa-Bangsa, ketika pendapat rakyat Palestina sendiri tidak diperhitungkan," ujar utusan Rusia, dalam situs web presiden federasi Rusia.
Moscow juga mempertanyakan mandat luas yang diberikan kepada ISF, termasuk kemungkinan penggunaan “segala langkah yang diperlukan” dalam pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata di Gaza.
Rusia menilai mandat seperti itu berpotensi mengubah misi perdamaian menjadi pihak yang terlibat konflik, sesuatu yang hingga kini belum disetujui oleh negara manapun yang berpotensi menyumbangkan pasukan.
5. Iran Sita Kapal Tanker di Teluk Oman, IRGC Klaim Muatan Petrokimia Diekspor Ilegal
Angkatan Laut Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan telah menyita sebuah kapal tanker berbendera Kepulauan Marshall di lepas pantai Makran pada Sabtu (15/11/2025).
Langkah ini mengonfirmasi laporan awal dari beberapa perusahaan keamanan maritim dan lembaga pelacakan kapal.
BBC melaporkan bahwa penyitaan dilakukan setelah adanya perintah pengadilan Iran.
“Unit reaksi cepat kami melacak dan menyita kapal tersebut setelah ada perintah untuk menyita muatannya,” kata Angkatan Laut IRGC dalam pernyataan resminya
Menurut Fars News, media yang berafiliasi dengan IRGC, kapal itu membawa sekitar 30.000 ton produk petrokimia milik Iran yang diduga dialihkan secara ilegal ke Singapura.
Fars juga menyebut pelakunya adalah individu atau perusahaan Iran yang mencoba mengekspor kargo tanpa izin resmi.
IRGC menambahkan bahwa kapal tanker tersebut diarahkan ke salah satu pelabuhan Iran untuk penyelidikan lebih lanjut.
Pemeriksaan awal menunjukkan adanya “pelanggaran batas” karena kapal mengangkut barang tanpa dokumen sah.
“Operasi ini dilakukan berdasarkan kewenangan hukum untuk melindungi kepentingan nasional,” kata IRGC.
Baca juga: Wamenlu Iran: Serangan AS-Israel Hancurkan Fasilitas, tapi Program Nuklir Masih Utuh
Sumber maritim sebelumnya telah melaporkan dugaan keterlibatan IRGC.
Reuters melaporkan pada Jumat bahwa kapal itu disita di Teluk Oman setelah melewati Selat Hormuz.
(Tribunnews.com)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.