Netanyahu Bersiap Depak Hamas dari Gaza Usai Rencana Trump Disahkan PBB

Ringkasan Berita:

• Perdana Menteri Israel Netanyahu menyerukan pengusiran Hamas dari Gaza pasca PBB sahkan rencana perdamaian 20 poin usulan Trump, menekankan demiliterisasi dan deradikalisasi penuh sebagai syarat stabilitas jangka panjang.
• Pemerintah Israel menegaskan istilah “mengusir Hamas” bukan perpindahan fisik, melainkan penghapusan seluruh struktur politik dan militer Hamas agar tidak lagi mengontrol Jalur Gaza.
• Sementara itu Hamas menolak pelucutan senjata dan upaya perwalian internasional atas Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyerukan rencana pengusiran Hamas dari Gaza, Rabu (19/11/2025).

Seruan itu disampaikan Netanyahu melalui serangkaian unggahan di platform X.

Menandai perubahan nada politik Israel setelah PBB menyetujui rencana perdamaian 20 poin usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Mengutip laporan Reuters, rencana perdamaian Trump yang disahkan PBB memuat amnesti bagi anggota Hamas yang mau melucuti senjata dan menerima kehidupan berdampingan secara damai.

Mereka juga diberi opsi perjalanan aman menuju negara ketiga jika memilih meninggalkan Gaza.

Meski rencana tersebut tidak memuat klausul eksplisit yang memaksa Hamas bubar ataupun hengkang dari Gaza, namun menanggapi hasil pemungutan suara PBB, Netanyahu memuji langkah Trump.

Ia menegaskan bahwa “demiliterisasi, pelucutan senjata, dan deradikalisasi penuh di Gaza” adalah satu-satunya jalan menuju stabilitas jangka panjang.

“Israel mengulurkan tangan untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua tetangga kami. Kami menyerukan negara-negara di kawasan untuk bergabung dalam upaya mengusir Hamas dan para pendukungnya,” ujar Trump dalam unggahan terpisah.

Namun pernyataan Netanyahu memicu kontra dari berbagai pihak.

Sejumlah negara Arab khawatir bahwa tuntutan demiliterisasi total tanpa melalui proses negosiasi dapat mengikis peluang tercapainya solusi dua negara.

Baca juga: Reaksi Dunia atas Resolusi DK PBB untuk Gaza, Hamas Tolak Gagasan AS yang Dinilai Rugikan Palestina

Alih -alih mencapai kesepakatan damai, keputusan ini ditakutkan dapat memperkuat dominasi militer Israel, serta mempersempit ruang diplomasi.

Pemimpin negara Arab menilai pendekatan tersebut pada akhirnya akan menyerahkan kendali penuh atas Gaza kepada Israel.

Makna “Mengusir Hamas” Menurut Pemerintah Israel

Ketika dimintai penjelasan, juru bicara pemerintah Israel menegaskan bahwa istilah “mengusir Hamas” tidak berarti pengusiran fisik massal.

Istilah itu, menurutnya, adalah langkah untuk memastikan bahwa Hamas tidak lagi memiliki struktur kekuasaan, kapasitas militer, atau kemampuan untuk memerintah rakyat Palestina di wilayah tersebut.

Penjelasan ini menegaskan bahwa fokus utama Israel adalah menghilangkan seluruh infrastruktur politik dan militer Hamas.

Termasuk kemampuan mereka mengatur administrasi, memungut pajak, hingga menjalankan operasi bersenjata.

Dengan kata lain, Israel menginginkan penghapusan total kemampuan administratif dan militer Hamas, bukan sekadar perpindahan geografis anggotanya.

Hamas Tolak Usulan Trump

Sementara itu pasca Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) mengenai masa depan Gaza dengan dukungan 13 negara. Hamas menegaskan bahwa pihak menolak resolusi tersebut,

Hamas juga menyatakan bahwa mereka “tidak bisa berkomitmen untuk menyerahkan semua persenjataannya” karena menganggap senjata sebagai bagian tak terpisahkan dari “hak perlawanan Palestina.

Selain itu rencana pelucutan senjata dan  upaya untuk "memaksakan perwalian internasional" atas Gaza  dinilai tidak memasukkan kepastian jangka panjang tentang peran politik dan kedaulatan Palestina

Hal serupa juga diungkap Gerakan Jihad Islam di Palestina, Juru bicara Muhammad al-Hajj Mussa menyebut, resolusi tersebut sebagai kudeta Amerika terhadap proses negosiasi.

Menekankan bahwa kelompok perlawanan Palestina telah sepenuhnya mematuhi fase pertama perjanjian gencatan senjata dan telah mempersiapkan fase kedua.

Ia memperingatkan bahwa setiap pasukan internasional yang memasuki Gaza tanpa persetujuan publik akan diperlakukan sebagai pasukan pendudukan, dan menambahkan bahwa struktur resolusi saat ini dapat mengobarkan ketegangan di seluruh kawasan.

Gaza di Ambang Krisis Kemanusiaan

Terpisah, di tengah memanasnya perdebatan internasional terkait usulan pelucutan senjata Hamas dan rencana penempatan pasukan multinasional di Gaza, kondisi lapangan justru menunjukkan keadaan yang semakin kritis.

Kementerian Kesehatan Gaza awal pekan ini melaporkan bahwa situasi kemanusiaan tetap berada pada level sangat buruk meskipun gencatan senjata dengan Israel telah berlaku sejak 10 Oktober lalu.

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Ashraf al-Daqran, mengatakan bahwa Israel masih menghalangi masuknya obat-obatan, perlengkapan medis, serta bantuan vital lainnya ke Jalur Gaza.

Ia menegaskan bahwa ribuan pasien yang membutuhkan perawatan darurat tidak bisa dievakuasi.

Menurutnya, sebanyak 16.500 pasien dan korban luka telah dicegah keluar dari Gaza meski seluruh persyaratan administratif dinyatakan lengkap.

“Pelarangan ini membuat angka kematian dapat meningkat sewaktu-waktu,” ujarnya.

Kondisi darurat semakin memburuk setelah sejumlah titik layanan medis sementara terpaksa berhenti beroperasi.

Hujan deras dan angin kencang yang melanda Gaza sejak Jumat merobohkan tenda-tenda kesehatan dan menenggelamkan alat bantu medis.

Bencana cuaca ini juga memperparah kondisi ribuan pengungsi yang bertahan di tenda-tenda darurat yang kini terendam banjir.

Hingga kini, sekitar 2,4 juta warga Palestina di Jalur Gaza terus menghadapi kondisi hidup yang sangat kritis.

Perang dua tahun terakhir telah menewaskan hampir 69.200 orang dan melukai lebih dari 170.700 warga, meninggalkan sistem kesehatan yang runtuh dan infrastruktur yang hancur.

(Tribunnews.com / Namira)