PM Jepang Sanae Takaichi Masih Andalkan Mesin Fax di Era Digital

“Di Jepang, kertas dan hanko masih menjadi bukti otentik yang dipercaya,” ujar salah satu pegawai kementerian yang enggan disebut namanya.

Baca juga: Kontribusi Kecil, Absennya Turis Cina Tak Guncang Pariwisata Jepang

Selain itu, birokrasi Jepang terkenal sangat prosedural dan berhati-hati dalam mengubah peraturan.

Banyak aturan internal yang mewajibkan penyampaian dokumen melalui fax, terutama untuk komunikasi cepat antara pemerintah daerah, rumah sakit, kantor polisi, hingga badan penanggulangan bencana.

Faktor keamanan juga menjadi alasan penting.

Sejumlah lembaga pemerintah masih menilai fax lebih dapat diandalkan dibanding sistem digital berbasis internet yang rentan diretas.

Mesin fax tetap berfungsi meski jaringan internet terganggu, sehingga dipilih sebagai alat komunikasi yang “paling aman” bagi dokumen sensitif.

Tak hanya di pemerintahan, dunia usaha Jepang—khususnya perusahaan kecil dan menengah—juga masih menggunakan fax untuk pemesanan barang, faktur, dan konfirmasi stok.

Karena rantai bisnis lokal belum sepenuhnya digital, pemerintah pun masih menyesuaikan diri dengan kebiasaan tersebut.

Meskipun demikian, upaya digitalisasi sedang dipercepat melalui pembentukan Digital Agency (デジタル庁) sejak 2021.

Pemerintah berusaha menghapus ketergantungan pada fax dan hanko, namun reformasi ini menghadapi tantangan besar dari struktur birokrasi yang sudah berjalan puluhan tahun.

Dengan perubahan yang berjalan sangat hati-hati, banyak pengamat memperkirakan mesin fax di lingkungan pemerintahan Jepang masih akan bertahan hingga akhir dekade 2020-an, sebelum akhirnya benar-benar hilang dari peredaran.

Diskusi mengenai cara kerja pemerintahan di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com