Isi Draf Perdamaian AS untuk Akhiri Perang Ukraina, Kyiv Dipaksa Serahkan Donbas ke Rusia

Ringkasan Berita:

• Isi draf rencana perdamaian 28 poin yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina akhirnya terkuak.
• Salah satu poin yang disoroti adalah, Ukraina diwajibkan untuk menyerahkan wilayah Krimea, Luhansk, dan Donetsk.
• Dengan menyerahkan wilayah-wilayah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ukraina kehilangan seluruh wilayah Donbas.
• Padahal 14 persen wilayah Donbas masih dikuasai oleh Ukraina.

TRIBUNNEWS.COM - Isi rencana perdamaian 28 poin untuk mengakhiri perang Ukraina akhirnya terkuak.

Rencana perdamaian yang berisikan 28 poin ini didukung langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Dalam proposal tersebut, banyak poin yang dinilai menguntungkan Rusia.

Salah satunya adalah syarat bagi Ukraina untuk mengakui wilayah Krimea, Luhansk, dan Donetsk (seluruh wilayah Donbas) sebagai wilayah de facto milik Rusia.

Kabar ini muncul setelah Utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa Washington telah menawarkan “persyaratan yang murah hati” kepada Rusia, termasuk janji keringanan sanksi.

Berdasarkan laporan dari kantor berita AP dan AFP, draf rencana ini secara spesifik meminta Ukraina untuk menyerahkan seluruh kawasan Donbas.

Padahal, saat ini, sekitar 14 persen wilayah Donbas masih berada di bawah kendali pasukan Ukraina.

Selain konsesi teritorial yang signifikan, draf proposal tersebut juga mengatur pembatasan serius terhadap kemampuan militer Ukraina.

Dikutip dari Al Jazeera, jumlah personel aktif militer Ukraina akan dibatasi hingga 600.000 orang, berkurang dari perkiraan saat ini yang mencapai hampir 900.000 staf militer.

Secara politik, Kyiv juga harus menyepakati bahwa mereka tidak akan bergabung dengan aliansi militer NATO dan menolak penempatan pasukan NATO di wilayah Ukraina.

Sebagai gantinya, jet tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia secara khusus untuk memberikan perlindungan pertahanan bagi Ukraina.

Baca juga: 28 Poin Rencana AS-Rusia untuk Akhiri Perang Ukraina, Singgung NATO

Dokumen draf yang dibagikan oleh anggota parlemen Ukraina, Oleksiy Goncharenko, juga memuat poin penting lain.

Di antaranya adalah penarikan pasukan Ukraina dari sebagian wilayah Donetsk yang saat ini mereka kuasai untuk menciptakan zona penyangga netral dan demiliterisasi.

Di sisi lain, Rusia diwajibkan berkomitmen untuk tidak melakukan serangan lagi di masa depan terhadap Ukraina.

Selain itu, sebagai upaya rekonstruksi, sebanyak $100 miliar atau sekitar Rp1.600 triliun aset Rusia yang dibekukan akan dialokasikan untuk membangun kembali Ukraina.

Rencana tersebut juga menawarkan insentif besar bagi Moskow, termasuk janji untuk mengintegrasikan Rusia kembali ke dalam ekonomi global dan mengembalikannya ke kelompok G8.

Mengenai infrastruktur energi, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia akan dioperasikan di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dengan pembagian listrik sebesar 50:50 antara Rusia dan Ukraina.

AS Mulai Buka Komunikasi dengan Rusia dan Ukraina

Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Utusan Khusus AS, Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio sedang menjalin komunikasi dengan Rusia dan Ukraina.

Komunikasi ini akan membahas terkait rencana perdamaian yang diusulkan Washington untuk mengakhiri krisis.

Juru Bicara Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menjelaskan bahwa upaya diplomatik tersebut telah dilakukan secara intensif dan senyap selama beberapa waktu.

"Utusan Khusus Witkoff dan Marco Rubio telah mengerjakan sebuah rencana secara senyap, kira-kira selama sebulan terakhir," ujar Leavitt, seperti yang diberitakan TASS.

Dia menambahkan bahwa fokus utama dari upaya komunikasi ini adalah untuk mendapatkan komitmen dari kedua negara yang berkonflik.

Witkoff dan Rubio berinteraksi dengan kedua belah pihak, baik Rusia maupun Ukraina, secara setara.

"Tujuannya adalah untuk memahami komitmen apa yang akan diberikan oleh negara-negara ini demi tercapainya perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan," kata Leavitt.

Baca juga: Kyiv Kena Tikung, Pejabat AS dan Rusia Diam-diam Susun Rencana Perdamaian Perang Ukraina

Menurut Leavitt, pendekatan inilah yang dianggap Washington sebagai langkah yang tepat untuk mencapai negosiasi perdamaian yang substantif.

Upaya mediasi ini menyoroti peran diplomatik aktif yang diambil oleh Amerika Serikat untuk memfasilitasi penyelesaian konflik berkepanjangan tersebut.

(Tribunnews.com/Whiesa)