Bangladesh Minta India Ekstradisi Mantan PM Sheikh Hasina usai Dijatuhi Hukuman Mati

Menurut analis politik Sanjay Bhardwaj kepada Al Jazeera, India memandang kasus Hasina sebagai persoalan “bermuatan politis”, yang membuatnya masuk kategori pengecualian dalam perjanjian ekstradisi.

Ia menilai, pemerintahan sementara Bangladesh saat ini “anti-India”, sehingga menyerahkan Hasina justru akan melegitimasi kelompok yang selama ini menentang New Delhi.

Pandangan serupa disampaikan mantan Komisaris Tinggi India untuk Dhaka Pinak Ranjan Chakravarty.

Menurutnya, sangat sulit membayangkan India “mendorong Hasina menuju kematiannya”, mengingat hubungan kedua negara yang pada masa lalu begitu erat.

Hasina, yang pernah memimpin Bangladesh selama 15 tahun, memiliki sejarah panjang dengan India.

Setelah keluarganya dibunuh dalam kudeta 1975, ia sempat tinggal di New Delhi sebelum kembali ke Dhaka dan berkuasa pada 1996 serta 2009.

Di bawah pemerintahannya, hubungan ekonomi dan keamanan kedua negara berkembang pesat.

Meski demikian, kejatuhannya pada 2024 serta perubahan politik di Dhaka membuat hubungan India–Bangladesh merenggang.

Pemerintahan sementara di bawah Muhammad Yunus kini lebih membuka diri kepada Pakistan dan semakin keras menuntut ekstradisi Hasina.

Chakravarty menilai situasi ini baru akan berubah setelah pemilu Bangladesh pada Februari mendatang.

Ia yakin pemerintahan terpilih akan lebih mudah diajak bekerja sama oleh India dibanding struktur sementara saat ini.

Baca juga: Sepak Terjang Mantan PM Bangladesh Hasina: 15 Tahun Berkuasa, Kini Dijatuhi Hukuman Mati

Sementara itu, analis Asia Selatan Michael Kugelman mengatakan keberadaan Hasina di India menjadi “duri dalam hubungan bilateral”, tetapi juga menunjukkan konsistensi New Delhi untuk tidak meninggalkan sekutu lamanya.

Ia menilai Liga Awami, partai dinasti Hasina, masih memiliki peluang untuk kembali bangkit di masa depan.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)