Respons Penembakan di Bondi, PM Australia Kebut Pengesahan UU yang Larang Khutbah Kebencian

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Australia mempercepat penyusunan undang-undang baru untuk memberantas khotbah kebencian dan memperberat hukuman atas ancaman rasis menyusul penembakan massal di Bondi.
• Undang-undang ini mencakup evaluasi sistem pendidikan, pengetatan visa, serta penindakan terhadap penceramah radikal seperti Wisam Haddad yang diduga memengaruhi pelaku.
• Komunitas Yahudi menyambut baik langkah tegas pemerintah Australia, namun menyesalkan tindakan baru dilakukan setelah serangan teror terjadi

TRIBUNNEWS.COM - Merespons kasus penembakan di Pantai Bondi, pada hari Minggu lalu (14/12/2025) pemerintahan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kini tengah mengebut penyusunan undang-undang baru untuk memberantas khotbah dengan unsur kebencian dan memperberat konsekuensi hukum bagi pelaku ancaman rasis.

Pemerintah juga bersiap memanggil kembali parlemen bulan depan untuk memberikan suara terkait langkah tegas melawan antisemitisme guna menindaklanjuti tragedi penembakan massal di Bondi pada hari Minggu lalu.

Di dalam konferensi pers yang ia gelar pada Kamis ini (18/12/2025) undang-undang yang tengah dikebut ini setidaknya akan memiliki lima poin penting yang mencakup evaluasi sistem pendidikan serta wewenang untuk menolak lebih banyak permohonan visa.

Undang-undang baru ini ditujukan untuk mengendalikan perilaku para pengkhotbah seperti Wisam Haddad, yang khotbah radikalnya di Sydney bagian barat diduga ikut memengaruhi pelaku penembakan di Bondi.

Sebelumnya, Pihak Satuan Antiterorisme Australia yang dihubungi oleh ABC mengkonfirmasi bahwa Naveed Akram yang merupakan salah satu pelaku penembakan di Bondi adalah salah satu jemaah pengikut Wisam.

Sosok penceramah yang memiliki nama lain Abu Ousayd tersebut juga telah melakukan diskriminasi rasial berdasarkan putusan Pengadilan Federal pada Juli 2025 lalu.

Sementara itu, sumber dari dalam pemerintahan yang dihubungi The Sydney Morning Herald mengkonfirmasi bahwa Departemen Dalam Negeri Australia dan Jaksa Agung Australia akan bekerja "lembur" selama Natal dan Tahun Baru untuk mempercepat proses legislasi undang-undang baru ini. 

Anggota parlemen Australia bahkan bakal dipanggil lebih awal jika rancangan undang-undang tersebut telah siap untuk dibahas dan disahkan.

Pertanggungjawaban Albanese

Pada konferensi pers pada hari Kamis, Albanese mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut dikebut demi menghormati keinginan keluarga korban yang terus ia jalin komunikasinya selepas tragedi di Bondi terjadi.

Ia mengakui telah melakukan beberapa percakapan sulit saat mengunjungi rumah-rumah korban penembakan Bondi sepanjang minggu ini. 

Albanese sendiri mengakui bahwa dirinya merasa "kecolongan" dan seharusnya bisa berbuat lebih banyak dalam menangani meningkatnya tren ujaran kebencian terhadap komunitas Yahudi sebelum penembakan massal yang menewaskan 15 orang terjadi di Bondi. 

Baca juga: PM Australia Janji Pelaku Penembakan Pantai Bondi Bakal Didakwa Hari Ini, Tunggu Efek Obat Hilang

Kelengahan Albanese dalam menindaklanjuti potensi gerakan antisemitisme ini pun mendapat kritik pedas baik dari Partai Liberal maupun dari dalam Koalisi Partai Buruh sendiri.

Ketika ditanya terkait banyaknya sorotan yang tertuju padanya ini, Albanese mengakui masih banyak hal yang bisa dilakukan.

“Saya menerima tanggung jawab saya sebagai perdana menteri Australia, namun yang juga saya lakukan adalah menerima tanggung jawab saya untuk memimpin bangsa, dan mempersatukan bangsa,” kata Albanese seperti yang dikutip dari Sydney Morning Herald.