Puluhan Negara Kecam Netanyahu, Tolak Manuver Israel di Somaliland

Penolakan AS juga dinilai sebagai upaya untuk menghindari pelanggaran prinsip hukum internasional, khususnya terkait integritas wilayah dan kedaulatan negara.

Mengakui Somaliland berpotensi menciptakan preseden yang dapat memperumit konflik separatis di berbagai kawasan lain.

Dengan menolak mengikuti langkah Israel, Washington menegaskan posisinya untuk tetap berpegang pada pendekatan diplomatik multilateral serta menjaga status quo internasional terkait Somalia dan wilayah-wilayah yang memisahkan diri.

Somaliland Jadi Lokasi Pemindahan Paksa Warga Gaza

Kecaman internasional terhadap Israel mencuat setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Jumat (26/12/2025), mengumumkan pengakuan Israel atas Somaliland sebagai “negara berdaulat dan merdeka”.

Pengumuman tersebut menjadikan Israel sebagai negara pertama yang secara resmi mengakui republik yang memproklamasikan diri dan memisahkan diri dari Somalia.

Hingga kini, tidak dijelaskan secara rinci apakah terdapat kepentingan politik atau strategis yang melatarbelakangi pengakuan itu.

Namun, langkah tersebut segera memicu reaksi keras dari berbagai negara yang menilai pengakuan tersebut berpotensi melanggar prinsip hukum internasional dan mengganggu stabilitas kawasan Tanduk Afrika.

Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut bahwa penandatanganan perjanjian dengan Somaliland dilakukan atas dasar pengakuan timbal balik. Ia menegaskan bahwa Israel berniat segera memperluas hubungan bilateral dengan wilayah tersebut.

Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa kerja sama akan dikembangkan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, teknologi, pertanian, dan kesehatan.

Pernyataan resmi juga menyebutkan bahwa Netanyahu, Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar, serta Presiden Republik Somaliland telah menandatangani deklarasi bersama dan timbal balik.

Sa’ar melalui akun platform X menyampaikan bahwa perjanjian tersebut mencakup pembentukan hubungan diplomatik penuh, termasuk rencana pembukaan kedutaan dan pengangkatan duta besar.

Akan tetapi pengakuan Israel atas Somaliland ini dinilai sebagai kelanjutan dari kontroversi yang mencuat sejak Februari 2025, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan gagasan membangun kembali Gaza menjadi kawasan wisata yang ia sebut sebagai “Trump Gaza”.

Rencana tersebut mengharuskan relokasi paksa warga Gaza, yang memicu kritik luas dari komunitas internasional.

Dalam wacana tersebut, Somaliland, Maroko, dan Puntland sempat disebut sebagai sejumlah lokasi yang dipertimbangkan sebagai tujuan relokasi pengungsi Gaza.

Keterkaitan isu ini dengan pengakuan Israel atas Somaliland memperkuat kekhawatiran sejumlah negara mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional.

(Tribunnews.com / Namira)