Demo di Iran Meluas, Trump Peringatkan Teheran soal Respons Berdarah

Ringkasan Berita:

• Presiden AS Donald Trump menyebut Iran dalam masalah besar seiring meluasnya protes anti-pemerintah di berbagai kota.
• Gelombang demonstrasi pecah sejak akhir Desember 2025 akibat krisis ekonomi, anjloknya nilai rial, dan lonjakan harga.
• Aksi menyebar ke ratusan kota, memicu bentrokan, korban jiwa, ribuan penangkapan, serta pemadaman internet nasional.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan Iran berada “dalam masalah besar” seiring meluasnya gelombang protes anti-pemerintah di berbagai kota.

Trump menegaskan Washington memantau situasi tersebut dengan sangat cermat.

Ia memperingatkan Teheran agar tidak menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran, dilansir Anadolu.

“Iran sedang dalam masalah besar. Tampaknya rakyat Iran mulai menguasai kota-kota yang beberapa minggu lalu tidak terpikirkan,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

Ia menambahkan pemerintah AS terus mengikuti perkembangan di lapangan secara intensif.

Trump juga mengulang peringatannya kepada otoritas Iran.

“Jika mereka mulai membunuh orang seperti yang mereka lakukan di masa lalu, kami akan ikut campur,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan keterlibatan AS tidak akan mencakup pengerahan pasukan darat, melainkan langkah-langkah yang dapat “menghantam mereka dengan sangat keras di titik yang paling menyakitkan”.

Protes Dipicu Krisis Ekonomi

Gelombang demonstrasi di Iran pecah pada 28 Desember 2025 setelah nilai tukar rial anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah.

Kondisi ekonomi yang memburuk, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta tekanan sanksi internasional memicu kemarahan publik, jelas laporan BBC.

Baca juga: Trump Ultimatum Iran: Jika Demonstran Dibunuh, AS Siap Hantam Teheran dengan Serangan Keras

Aksi protes awalnya berlangsung dalam bentuk penutupan pasar di sekitar Grand Bazaar Teheran.

Dalam hitungan hari, demonstrasi berkembang menjadi aksi jalanan dan menyebar cepat ke puluhan kota, dari Teheran hingga wilayah barat dan selatan Iran.

Memasuki awal Januari, skala demonstrasi meningkat drastis.

Aksi berlangsung serentak di ratusan lokasi, termasuk Teheran, Abadan, Kermanshah, dan sejumlah kota lain.

Bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran pun tak terhindarkan.

Korban Jiwa dan Penangkapan Massal

Hingga kini, pemerintah Iran belum merilis data resmi korban.

Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) melaporkan lebih dari 2.277 orang ditangkap, ratusan luka-luka, dan sedikitnya 42 orang tewas, termasuk personel keamanan.

Sementara itu, Organisasi Hak Asasi Manusia Iran (IHRNGO) yang berbasis di Norwegia mencatat jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 51 orang, termasuk anak-anak.

BBC Persian menyebut telah mengonfirmasi identitas puluhan korban melalui wawancara dengan keluarga.

Kelompok HAM menyebut 7 Januari sebagai salah satu hari paling berdarah sejak protes dimulai, dengan laporan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan.

Internet Dipadamkan Secara Nasional

Seiring memuncaknya aksi, Iran dilaporkan memberlakukan pemadaman internet nasional sejak Kamis (8/1/2026).

Lembaga pemantau NetBlocks mencatat penurunan drastis lalu lintas data, disertai gangguan layanan telepon seluler dan aplikasi pesan instan di berbagai wilayah.

Mengutip Straits Times, otoritas Iran memandang pemadaman internet sebagai langkah darurat untuk memutus koordinasi massa melalui media sosial.

Pemerintah juga berupaya membatasi penyebaran video bentrokan dan penangkapan yang dinilai dapat memicu solidaritas nasional dan memperluas demonstrasi.

Baca juga: Iran Diisukan Rekrut 850 Milisi Proksi Syiah Irak, Solusi saat Aparat Lokal Enggan Tembaki Warga

Meski akses internet terputus, aksi protes dilaporkan tetap berlanjut.

Rekaman terverifikasi menunjukkan massa masih berkumpul di sejumlah kota, meneriakkan slogan anti-pemerintah dan merobohkan simbol-simbol kekuasaan.

Sikap Keras Teheran dan Tuduhan ke AS

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menepis protes tersebut dan menyebut para demonstran sebagai “pembuat onar” yang berusaha menyenangkan Presiden AS.

Dalam pidato televisi, Khamenei menegaskan Republik Islam tidak akan mundur menghadapi apa yang ia sebut sebagai unsur perusak.

Iran juga mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB yang menuduh Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri dan menghasut ketidakstabilan

 Duta Besar Iran untuk PBB menyebut pernyataan Trump sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional.

Tekanan Internasional Meningkat

Di sisi lain, para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan kekerasan terhadap demonstran.

Dalam pernyataan bersama, mereka mendesak pemerintah Iran melindungi hak warga untuk berekspresi dan berkumpul secara damai.

Baca juga: Korban Tewas Protes Iran Capai 45 Orang, Pemerintah Matikan Internet dan Telepon

Juru bicara PBB Stéphane Dujarric mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat prihatin atas jatuhnya korban jiwa.

Ia menegaskan bahwa setiap pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak dasar warganya.

Gelombang demonstrasi ini menjadi yang terbesar sejak protes 2022–2023 menyusul kematian Mahsa Amini, dan kini dipandang sebagai ujian serius terhadap stabilitas politik serta legitimasi Republik Islam Iran.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)