Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump, DPR: Prinsip Bebas Aktif Harus Dijaga

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono merespons terkait keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.
• Dave mengharapkan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Donald Trump ini tidak akan memengaruhi prinsip politik luar negeri Indonesia selama ini, yakni politik bebas dan aktif. 
• Pasalnya menurut Dave, prinsip bebas aktif ini harus menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia telah resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza pada hari ini, Kamis (22/1/2026).

Penandatanganan piagam Dewan Perdamaian Gaza ini digelar dalam acara Annual Meeting 'Board of Peace' di Davos, Swiss.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, pun memberikan tanggapannya terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tersebut.

Dave mengharapkan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Presiden Donald Trump ini tidak akan memengaruhi prinsip politik luar negeri Indonesia selama ini, yakni politik bebas dan aktif.

Pasalnya, menurut Dave, prinsip bebas aktif ini harus menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.

“Indonesia harus memastikan keterlibatan dalam Dewan Perdamaian tidak mengurangi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif yang menjadi dasar diplomasi sejak kemerdekaan,” kata Dave, dilansir Kompas.com, Kamis (22/1/2026).

Bagi Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen tersebut, keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung Dewan Perdamaian Gaza adalah langkah strategis.

Terutama sebagai wujud komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian internasional.

Komitmen perdamaian internasional ini juga termasuk pada dukungan terhadap rekonstruksi Gaza dan konsolidasi gencatan senjata permanen, sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.

Meski demikian Dave mengingatkan agar pemerintah menempatkan posisi Indonesia secara hati-hati. 

Sebab, sejumlah negara anggota NATO diketahui tidak bergabung dalam inisiatif tersebut.

Baca juga: Apa yang Kita Ketahui Soal Dewan Perdamaian yang Diumumkan Donald Trump Hari Ini di Davos?

“Mengingat sejumlah negara NATO enggan bergabung dengan inisiatif Amerika Serikat, posisi Indonesia perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak dianggap mengikuti agenda sepihak," jelas Dave.

Lebih lanjut Dave menyebut, Komisi I DPR RI tetap mendukung langkah pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian, sepanjang tetap berlandaskan politik luar negeri bebas dan aktif serta menjaga kepentingan nasional. 

“Dengan rekam jejak panjang Indonesia dalam misi perdamaian PBB dan forum internasional, keikutsertaan ini harus memperkuat reputasi bangsa, bukan menimbulkan keraguan,” imbuhnya.