Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Donald Trump, DPR: Prinsip Bebas Aktif Harus Dijaga

Disisi lain, Komisi I DPR RI juga akan menjalankan fungsi pengawasannya agar langkah dan kebijakan yang diambil tersebut berjalan transparan dan akuntabel. 

“Komisi I DPR RI akan memastikan keputusan ini berjalan transparan, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang kita junjung,” pungkasnya.

Kemlu soal Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Buatan Trump

Melalui akun X resminya, @Kemlu_RI, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan bahwa Indonesia bersama beberapa negara lainnya menyambut baik undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian.

Negara-negara yang bergabung di antaranya ada Republik Turki, Republik Arab Mesir, Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Selanjutnya negara-negara tersebut akan melakukan penandatanganan dokumen keikutsertaan di Dewan Perdamaian sesuai prosedur hukum.

Negara-negara tersebut juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap upaya perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Trump, dan menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.

Baca juga: Momen Prabowo Jabat Tangan dan Tatap Mata Donald Trump Setelah Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS

Berikut pernyataan Kemlu RI soal keikutsertaan Indonesia ke Dewan Perdamaian:

The Foreign Ministers of the Republic of Türkiye, the Arab Republic of Egypt, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the State of Qatar, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates   welcome the invitation extended to their leaders by the President of the United States of America, Donald J. Trump, to join the Board of Peace.

The Ministers announce their countries’ shared decision to join the Board of Peace. Each country will sign the joining documents  according to its respective relevant legal and other necessary procedures. 

The Ministers reiterate their countries’ support for the peace efforts led by President Trump, and reaffirm their countries’ commitment to supporting the implementation of the mission of the Board of Peace as a transitional administration, as set out in the Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict and endorsed by United Nations Security Council Resolution 2803, aimed at consolidating a permanent ceasefire, supporting the reconstruction of Gaza, and advancing a just and lasting peace grounded in the Palestinian right to self-determination and statehood in accordance with international law, thereby paving the way for security and stability for all countries and peoples of the region.

Baca juga: TB Hasanuddin: Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza Punya Peluang, Namun Risiko Harus Diantisipasi

Mengenal Dewan Perdamaian yang Digagas Donald Trump

Presiden AS Donald Trump pada Kamis (22/1/2026) secara resmi menandatangani dokumen yang menjadi dasar pembentukan organisasi yang dinamai sebagai 'Dewan Perdamaian.'

Penandatanganan piagam pembentukan Dewan Perdamaian itu dilakukan dalam sebuah upacara resmi di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Dewan Perdamaian ini bertujuan menjadi badan untuk menyelesaikan konflik internasional, dengan biaya keanggotaan tetap sebesar satu miliar dolar.

Diklaim Bukan Tandingan PBB