Kontroversi Katalog Hadiah PM Jepang Sanae Takaichi Buat Seluruh Anggota Parlemen LDP

Ringkasan Berita:

• Kantor PM Jepang Sanae Takaichi membagikan katalog hadiah senilai 30 ribu yen kepada anggota Liberal Democratic Party yang baru terpilih sebagai ucapan selamat 
• Takaichi mengakui pemberian itu dan menegaskan dana subsidi partai tak digunakan 
• Namun langkah ini menuai kritik hukum dan politik, serta mengingatkan pada kasus Shigeru Ishiba tahun lalu

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO  — Kantor Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dilaporkan membagikan katalog hadiah senilai tiga puluh ribu yen (total 9,45 juta yen) dalam  bentuk barang kepada seluruh anggota parlemen  dari Liberal Democratic Party (LDP) yang baru saja terpilih  dalam pemilihan umum baru-baru ini. Pemberian tersebut disebut sebagai bentuk “ucapan selamat atas kemenangan”.

Staf kantor Takaichi mendatangi kantor para anggota parlemen  LDP yang menang dalam pemilu 8 Februari lalu dan menyerahkan katalog hadiah yang nilainya diperkirakan mencapai puluhan ribu yen per orang.

Menurut sumber internal partai, katalog tersebut dimasukkan ke dalam amplop khusus bertuliskan “Ucapan Selamat – Sanae Takaichi”.

Penjelasan Takaichi

Menanggapi pemberitaan tersebut, Takaichi melalui akun media sosial X miliknya pada 24 Februari 2026 sekitar jam 10 malam kemarin, mengakui pemberian tersebut. 

Takaichi  menjelaskan bahwa hadiah itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan para anggota melewati pemilu yang disebutnya sangat berat, sekaligus dengan harapan dapat menunjang aktivitas mereka sebagai anggota parlemen.

Baca juga: LDP Tegaskan Tuduhan PM Jepang Takaichi Mengagumi Hitler Tidak Berdasar

Ia menyatakan pemberian dilakukan atas nama Kantor Cabang Daerah Pemilihan Nara Distrik Kedua (Takaichi pribadi sebagai Kepala Cabang).

Takaichi juga menjelaskan bahwa bentuk katalog dipilih karena tidak memiliki waktu untuk memilih barang secara individual. 

Dengan katalog, masing-masing anggota dapat memilih barang yang dinilai bermanfaat bagi kegiatan politik mereka, seperti untuk menerima tamu, rapat, maupun aktivitas kantor sehari-hari.

Terkait adanya permintaan dari sejumlah anggota untuk menggelar jamuan makan malam secara bertahap, Takaichi menyebut agenda pemerintah yang padat—termasuk persiapan pidato kebijakan, jawaban parlemen, serta jadwal diplomatik—membuat hal tersebut sulit dilakukan. 

Oleh karena itu, ia memilih memberikan “tanda perhatian sederhana”.

Ia juga menegaskan bahwa dana subsidi partai (political party grants) tidak digunakan dalam pengeluaran tersebut.

Sorotan Hukum dan Kritik Internal

Kasus ini langsung memicu perhatian publik dan oposisi. Berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Dana Politik Jepang, sumbangan uang atau barang dari individu kepada politisi pada prinsipnya dilarang. 

Oposisi diperkirakan akan mempertanyakan sumber dana serta tujuan pemberian tersebut dalam sidang parlemen.

Di internal partai sendiri muncul suara kritis. Sejumlah anggota LDP menyebut langkah tersebut “terlalu ceroboh”, bahkan ada yang dikabarkan menolak menerima hadiah tersebut.