DPR Tak Setuju Kelas Peserta BPJS Kesehatan Dihapus, Tingkatkan Kualitas Layanannya Saja Dulu

"Saya meminta pemerintah untuk lebih transparan terkait skema seperti apa yang ditawarkan jika memang mau menghapus kelas BPJS," kata Netty.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020). Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri resmi naik per 1 Juli 2020 mendatang, meski begitu peserta Kelas III masih mendapatkan subsidi sampai Desember 2020. Pemerintah menetapkan iuran BPJS Kesehatan kelas III sebesar Rp 42.000, meski begitu peserta kelas terendah ini tetap membayar Rp 25.500 karena mendapatkan subsidi. Sementara untuk kelas II dan III sebesar Rp 100.000 dan Rp 150.000. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana menghapuskan kelas peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian tidak ada lagi kelas I, II, dan III, namun menjadi satu kelas saja.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta agar pemerintah meningkatkan kualitas layanan kesehatan daripada memikirkan rencana penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan.

"Sebelum berbicara mengenai penghapusan kelas BPJS yang menjadi kelas tunggal saja, pemerintah perlu memastikan peningkatan pelayanan kesehatan terlebih dahulu," ujar Netty, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (22/5/2020).

Menurutnya, pelayanan kesehatan memang harus ditingkatkan dan terstandar dengan baik. Dan alangkah lebih baik apabila penghapusan kelas peserta dilakukan bersamaan dengan peningkatan pelayanan.

Baca: Hikmah Pandemi Corona di Mata Natasha Rizky: Bisa 24 Jam Full Jalani Peran Istri dan Juga Ibu

Baca: Kediaman M Nuh yang Ngeprank Lelang Motor Listrik Jokowi Ada Tulisan Rumah Keluarga Pra Sejahtera

Di sisi lain, Netty meminta agar alasan dibalik penghapusan kelas peserta tersebut disampaikan secara terbuka ke publik.

Karena jika yang dimaksud dengan kelas tunggal adalah kelas dengan pelayanan yang paling bawah, dia memprediksi rencana tersebut akan banyak ditentang masyarakat.

Baca: Pecah Rekor di H-4 Lebaran, Pemudik Diminta Putar Balik Tembus 4.003 Kendaraan Via Cikarang Barat

Karenanya penting bagi BPJS untuk menjelaskan ke publik, tentang kelas berapa yang akan menjadi patokan untuk kelas tunggal tersebut.

"Seperti apa pelayanannya dan berapa biaya preminya setiap bulan. Ini harus dilakukan berdasarkan kajian dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat," kata politikus PKS itu.

Tak hanya itu, Netty juga mengingatkan jangan sampai rencana penghapusan kelas ini hanya akal-akalan pemerintah untuk menghilangkan subsidi kesehatan kepada rakyat.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved