Wabah Campak
Pemerintah Diminta Tak Lengah Meski Terjadi Penurunan Kasus Campak Sebesar 93 Persen
Edy Wuryanto, meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak bersikap jumawa atas laporan penurunan kasus campak sebesar 93 persen.
Ringkasan Berita:
- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P, Edy Wuryanto, meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak bersikap jumawa atas laporan penurunan kasus campak sebesar 93 persen.
- Meskipun angka kasus dilaporkan menurun, Edy menekankan bahwa kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.
- Menurut Edy, capaian penurunan tersebut perlu dibaca secara kritis.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI-P, Edy Wuryanto, meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan tidak bersikap jumawa atas laporan penurunan kasus campak sebesar 93 persen.
Meskipun angka kasus dilaporkan menurun, Edy menekankan bahwa kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.
Baca juga: Kenali Perjalanan Campak dari Awalnya Batuk Pilek hingga Komplikasi yang Berujung Kematian
Pasalnya, pada awal tahun ini saja masih tercatat sebanyak 2.220 kasus campak di Indonesia.
Menurut Edy, capaian penurunan tersebut perlu dibaca secara kritis.
Ia menilai akar masalah dari munculnya kasus campak adalah belum tercapainya target imunisasi dasar dalam beberapa tahun terakhir.
"Penurunan kasus ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi aman. Justru kita harus jujur melihat bahwa cakupan imunisasi dasar kita sempat turun dan tidak mencapai target. Ini yang menjadi akar masalah," kata Edy kepada wartawan, Senin (6/4/2026).
Edy menjelaskan, lonjakan yang sempat menyentuh angka 2.220 kasus merupakan dampak langsung dari melemahnya sistem imunisasi nasional.
Hal ini terlihat dari data Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) per September 2022, di mana cakupan vaksinasi Campak-Rubela secara nasional hanya mencapai 87,7 persen.
Bahkan, Edy menyoroti kondisi di daerah yang masih jauh dari target.
Saat itu, tidak ada satu pun provinsi di luar Jawa-Bali yang mencapai cakupan 90 persen.
Sementara di Jawa-Bali, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat juga gagal mencapai target minimal 95 persen.
Kondisi ini diperparah oleh situasi pandemi Covid-19 yang sempat menghambat program imunisasi rutin.
"Meningkatnya insidensi campak belakangan ini adalah akibat kelalaian dalam pelaksanaan program vaksinasi yang tidak mencapai target. Pada periode 2019 hingga 2021 tercatat sekitar 1,7 juta bayi tidak memperoleh imunisasi lengkap. Ini jelas menciptakan kerentanan besar di masyarakat," ujarnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/edy-wuryanto-pdip.jpg)