Lestari Moerdijat Dorong Gerakan Kolektif untuk Upaya Pencegahan Polusi Plastik

TRIBUNNEWS.COM -  Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan bahwa upaya pencegahan polusi plastik harus menjadi gerakan kolektif berkelanjutan dalam pelestarian lingkungan hidup, yang dilakukan sebagai wujud cinta tanah air. 

"Membangun komitmen menjaga lingkungan hidup dari berbagai ancaman polusi, termasuk polusi plastik, merupakan tanggung jawab setiap anak bangsa," kata Lestari dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Membedah Masalah Polusi Plastik di Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (4/6/2025). 

Diskusi ini dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) dan menghadirkan Agus Rusly, S.PI, M.Si (Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler, Kementerian Lingkungan Hidup), 
Arief Susanto (Ketua Bidang Sustainability dan Social Impact Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia /GAPMMI), dan Andreas Aditya Salim SH., LL.M (Direktur Program Officer Indonesia Ocean Justice Initiative /IOJI) sebagai narasumber.  Selain itu, hadir Indrastuti (Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup) sebagai penanggap. 

Lestari mengatakan, polusi plastik berdampak serius dalam pencemaran ekosistem laut dan darat yang dapat mengganggu sektor ekonomi dan kesehatan masyarakat luas.

Wakil Ketua MPR yang akrab disapa Rerie ini pun mengungkapkan bahwa menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, total timbunan sampah nasional mencapai sekitar 33,5 juta ton, dengan plastik menyumbang sekitar 18,4 persen (sekitar 6,1 juta ton).

Menurutnya, edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sangat diperlukan, karena lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan masyarakat. Karenanya, ia mendorong agar para pemangku kepentingan dan masyarakat membangun komitmen bersama, bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua anak bangsa.

Baca juga: Lestari Moerdijat Dorong Kolaborasi Semua Pihak untuk Sesuaikan Kurikulum dengan Kebutuhan Pasar

Di kesempatan yang sama, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkuler, Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Rusly mengungkapkan bahwa Indonesia sangat aktif dalam diskusi global terkait pengendalian plastik melalui sejumlah resolusi pada United Nation Environmental Assembly (UNEA). 

Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang masih tergantung pada sumber daya alam dari laut sangat berkepentingan untuk mengurangi mikro plastik masuk ke jejaring tubuh ikan di laut. 

Ia pun menyoroti soal mikro plastik yang dihasilkan dari setiap rumah tangga. Zat warna pada pakaian kita, tambah dia, hanya dapat menempel karena ada mikro plastik, yang saat pakaian itu dicuci mikro plastik itu akan lepas ke lingkungan.  Selain pada pewarnaan pakaian, jelas Agus, mikro plastik juga terkandung pada sabun cuci muka. 

Diakui Agus, kesepakatan global untuk pengendalian plastik sifatnya multilateral, sehingga untuk melahirkan hasil yang signifikan, membutuhkan kesepakatan semua negara di dunia.  Selain itu, di dalam negeri juga harus dipastikan semua daerah memiliki rencana aksi yang nyata dalam pengedalian konsumsi plastik. 

Menurut Agus, upaya edukasi masyarakat terkait berbagai langkah pengendalian konsumsi plastik sangat penting diwujudkan secara konsisten. 

Baca juga: Lestari Moerdijat: Pengajuan Seni Ukir Jepara sebagai WBTB UNESCO Butuh Dukungan Nyata

Sedangkan Ketua Bidang Sustainability dan Social Impact GAPMMI Arief Susanto menekankan bahwa semua pihak perlu memberi dukungan terhadap upaya pemerintah untuk mengendalikan sampah plastik.

Arief sangat berharap para pemangku kepentingan, produsen makanan dan minuman, serta masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pengelolaan dan pengendalian sampah plastik di tanah air. 

Menurut Arief, hingga saat ini plastik masih sangat diperlukan oleh konsumen di Indonesia untuk melindungi makanan dan minuman, sesuai kebutuhan masyarakat. Pasalnya, belum ada kemasan dengan material tertentu yang mampu menggantikan plastik, sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk industri daur ulang. 

Saat ini, tambah dia, sudah ada 200 industri daur ulang plastik dengan kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun dan baru mendaur ulang plastik sebanyak 800 ribu ton per tahun. 

Direktur Program Officer IOJI, Andreas Aditya Salim berpendapat, dari kebijakan yang ada saat ini terlihat ada kegalauan sejumlah pihak terkait dalam menghadapi isu sampah plastik. Isu sampah plastik berdampak serius bagi sejumlah sektor, seperti kesehatan masyarakat.  Apalagi, jelas Andreas, tingkat konsumsi plastik di Indonesia yang masuk ke tubuh manusia per kapita mencapai 15 gram per bulan. 

Andreas menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait.  Di saat yang sama, sebagian besar perkembangan pengelolaan sampah saat ini baru dilakukan dengan  langkah reduce, reuse, dan recycle. 

Ia menjelaskan, dengan tiga langkah tersebut, pada satu titik plastik tidak bisa di-recycle lagi. Pada akhirnya, upaya tersebut hanya mampu menunda plastik kembali ke lingkungan. Karenanya, upaya pengendalian sampah plastik juga harus diimbangi dengan pendekatan pengurangan produksi plastik. 

Wartawan Media Indonesia Bidang Lingkungan Hidup, Indrastuti mengatakan, penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dengan sistem open dumping oleh Kementerian Lingkungan Hidup, harus terus dilakukan.  Berdasarkan pengamatannya, anggaran Pemda untuk mengelola sampah idealnya sekitar 3%, tetapi realisasinya baru 0,06?ri total anggaran yang ada. 

Menurut Indrastuti, banyak pemda yang belum serius dalam pengelolaan sampah di wilayahnya. Sebagai contoh, pada saat Lebaran kerap terlihat tumpukan sampah di sejumlah kota, dengan alasan TPA sampahnya masih tutup karena libur. 

Pada kesempatan ini, Indrastuti mendorong agar ada langkah yang nyata setelah penutupan sejumlah TPA sampah dengan sistem open dumping di sejumlah daerah. Ia pun mengusulkan agar perusahaan yang aktif mengelola sampah yang dihasilkan, diberi reward, dengan harapan upaya pengendalian sampah plastik bisa diupayakan sejak dari hulu. 

Wartawan senior Saur Hutabarat yang turut jadi pembicara menyebut, kebijakan pengurangan sampah plastik yang cukup efektif sejatinya sudah berlangsung dalam bentuk larangan menggunakan kantong plastik saat belanja di minimarket di sejumlah kota di Indonesia.  Bila tidak membawa kantong belanja, tambah Saur, konsumen diharuskan membeli kantong belanja yang disediakan minimarket. 

Mengingat sampah plastik yang paling banyak di laut berupa botol plastik, menurutnya produsen makanan dan minuman pun harus didorong menggunakan kemasan yang mudah terurai. 

Pengurangan pemakaian kemasan plastik, menurut Saur, juga bisa dilakukan negara dengan memperbanyak ketersediaan air keran yang layak minum. Pasalnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi rakyat. (*)

Baca juga: Lestari Moerdijat Sebut Layanan Pendidikan yang Merata di Tanah Air Harus Segera Diwujudkan