Publik Rasakan Dampak SPHP, Harga Beras Mulai Turun

TRIBUNNEWS.COM - Harga beras yang sempat mengalami lonjakan dalam beberapa pekan terakhir kini mulai terkoreksi turun. Penurunan ini terjadi setelah pemerintah bergerak cepat melakukan berbagai langkah mitigasi, memperlancar distribusi, serta memperkuat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hasilnya, stok beras di pasar tradisional maupun di Pasar Induk Cipinang melimpah dan masyarakat merasakan langsung manfaatnya.

Pakar Pangan dari Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai turunnya harga beras di hampir semua pasar, baik induk maupun pasar kecil, merupakan bukti nyata dari efektivitas kebijakan pemerintah. “Kita lihat hari-hari ini stok beras di pasar tradisional melimpah. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah, termasuk peran Bulog dalam penyerapan, sangat efektif dan berhasil,” ujarnya.

Untuk diketahui, hingga 19 Agustus 2025 penyaluran beras SPHP telah mencapai 6.024 ton per hari. Jumlah ini memperkuat ketersediaan pasokan di lapangan sehingga mampu menekan potensi gejolak harga. Sejalan dengan itu, kondisi di Pasar Induk Beras Cipinang juga menunjukkan tren positif. Ketua Koperasi Pedagang Cipinang, Zulkifli Rasyid, menegaskan bahwa harga beras di Cipinang mulai turun seiring dengan lancarnya pasokan yang masuk setiap hari, sehingga perdagangan menjadi lebih stabil.

Baca juga: Kementan dan Komisi IV DPR RI Dorong Maros Jadi Lumbung Pertanian Sulsel

Makky menambahkan, melimpahnya stok beras tidak lepas dari produksi petani yang terus berlangsung setiap hari, serta ketegasan pemerintah dalam memberantas mafia pangan. Menurutnya, kombinasi kebijakan penyaluran beras SPHP dan langkah tegas memberantas praktik curang dalam perdagangan beras telah menciptakan dampak positif bagi stabilitas harga.

“Saya kira apa yang dilakukan Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), termasuk dalam memberantas mafia beras, adalah langkah pasti dalam mengawal perbaikan tata kelola beras di Indonesia,” katanya.

Ia menegaskan, gebrakan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola beras seharusnya mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Sebab, beras merupakan kebutuhan utama masyarakat Indonesia yang harus dijaga ketersediaannya secara berkelanjutan. “Jangan sampai momentum perbaikan ini tidak disambut baik oleh publik dan mengakibatkan kondisi beras kembali kacau. Kita lihat hari-hari ini Kementan bersama semua lembaga negara kompak membangun dan memperbaiki sistem beras nasional,” katanya.

Baca juga: Jaksa Agung Apresiasi Mentan Amran atas Sinergi Program Jaksa Mandiri Pangan

“Selain itu, upaya pemeintah dalam menjaga luas produksi pangan serta jaminan Sarana Produksi seperti (bibit, pupuk, Alsintan dll) telah memberi jaminan harga jual ditingkat petani,” tambahnya.

Lebih jauh, Makky menilai arah kebijakan ini sudah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menargetkan swasembada pangan. Menurutnya, keberhasilan penyaluran SPHP dan pengendalian harga merupakan pijakan penting menuju kemandirian pangan nasional. “Ini sudah sesuai, tinggal bagaimana kita menjaganya dengan baik agar manfaatnya dirasakan terus oleh masyarakat,” pungkasnya.