Mendagri Tito: Kampus Harus Jadi Motor Dukungan Program Tiga Juta Rumah

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak perguruan tinggi untuk ikut berperan aktif menyukseskan Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, kampus bukan hanya tempat belajar, tapi juga pusat intelektual yang punya daya kritis dan pengaruh besar di masyarakat.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Sumatera Utara, Jumat (10/10/2025). Acara tersebut juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Rektor UHN Richard Napitupulu, civitas academica, serta perwakilan perbankan dan pengembang.

“Perguruan tinggi itu pusat intelektual tertinggi dari lembaga pendidikan lainnya. Karena itu, kami ingin mengajak dosen dan mahasiswa ikut mendukung program pemerintah, termasuk Program Tiga Juta Rumah,” ujar Tito.

Menurut Mendagri, perguruan tinggi bisa berperan lebih dari sekadar lembaga pendidikan. Kampus dapat menjadi pressure group yang memberi kritik konstruktif sekaligus motor penggerak sosialisasi kebijakan pemerintah.

Baca juga: Wujudkan Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Minta Daerah Gencarkan Penerbitan PBG bagi MBR

“Dosen dan mahasiswa itu dianggap intelektual yang berpengaruh di masyarakat. Jadi, kampus juga punya tanggung jawab moral untuk ikut menyuarakan kebijakan yang pro-rakyat,” katanya.

Tito menambahkan, para dosen dan mahasiswa juga bagian dari masyarakat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak. “Ada dosen yang mungkin belum punya rumah, mahasiswa pun ada yang dari keluarga kurang mampu. Jadi, mereka juga bisa merasakan langsung manfaat program ini,” ucapnya.

Lebih jauh, Mendagri menjelaskan bahwa Program Tiga Juta Rumah merupakan bagian dari kebijakan ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto yang berlandaskan pada ekonomi Pancasila. Dalam sistem ini, negara berperan aktif melindungi kepentingan rakyat kecil tanpa mengabaikan peran sektor besar.

“Pemerintahan Pak Prabowo kembali pada sistem ekonomi Pancasila, ekonomi campuran yang memperkuat peran pemerintah sesuai Pasal 33 UUD 1945. Tujuannya agar kekayaan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tutur Tito.

Tito menegaskan, program perumahan rakyat adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. “Program ini berbasis pada prioritas bagi 9,9 juta rakyat yang belum punya rumah. Pemerintah hadir melalui intervensi kebijakan, anggaran, dan berbagai bentuk dukungan lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti masih rendahnya jumlah daerah di Sumatera Utara yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dan menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Dari 33 kabupaten/kota, baru enam yang memiliki MPP.

“Kita ingin mendorong percepatan pembangunan rumah di Sumut. Tapi kalau birokrasinya berbelit-belit, tidak ada sistem satu atap (one roof system), tentu akan terhambat,” tegasnya.

Tito mengingatkan bahwa pemerintah pusat sudah memberikan banyak kemudahan, mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga retribusi PBG bagi MBR. Namun, tanpa dukungan pemerintah daerah dan percepatan layanan melalui MPP, kebijakan itu sulit berjalan efektif.

“Saya minta mahasiswa ikut awasi kinerja kepala daerah. Kenapa masih ada yang belum punya MPP? Kalau MPP jalan, izin cepat, developer mudah, dan rakyat bisa segera punya rumah,” tandasnya.

Baca juga: Industri Halal Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi, BPJPH Gandeng Kemendagri Bangun Sistem Terpadu