Wamensos Ajak Dunia Usaha Perkuat Pemberdayaan untuk Atasi Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM – Pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak bisa berjalan optimal hanya dengan mengandalkan sektor pemerintah. Diperlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam acara Future Initiative Forum 2025 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

"Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi di dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pengetasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Agus Jabo saat menyampaikan Pidato Kemanusiaan di hadapan para peserta yang terdiri dari korporasi, lembaga filantropi, hingga BUMN.

Forum yang digagas oleh Human Initiative ini menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan kekuatan korporasi dan Non-Government Organization (NGO) untuk membangun sinergi yang lebih strategis, terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pembangunan masyarakat.

Turut hadir dalam acara ini Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati, Guru Besar Bidang Sejarah dan Filantropi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Amelia Fauzia, Guru Besar Bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIP UI Isbandi Rukminto Adi, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya.

Dalam pidatonya, Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden menginginkan adanya data tunggal sebagai landasan program pengentasan kemiskinan, sehingga terbit Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kemensos bertugas melakukan pemutakhiran.

“Presiden memerintahkan bahwa Indonesia harus memiliki data tunggal. Semua program, program ekonomi, program sosial, harus berangkat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, supaya program atau optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu bisa terukur,” jelasnya.

Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga 0 persen pada 2026 dan kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029. Arah kebijakan saat ini berfokus pada penguatan program-program pemberdayaan.

Baca juga: Wamensos Agus Jabo Ajak Bangsa Bersatu Lawan Sistem Ekonomi Serakah

“Kalau kemarin-kemarin ya prioritas kerja Kemensos itu di Linjamsos, perlindungan dan jaminan sosial, dalam bentuk bantuan sosial, baik itu BPNT maupun program PKH. Sekarang ini kita sedang hijrah, supaya kemudian yang akan diterima oleh masyarakat itu bukan dalam bentuk bansos pasif tetapi pemberdayaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus Jabo menambahkan bahwa Kemensos memiliki sekitar 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping telah berkomitmen untuk menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap tahun agar lebih mandiri melalui pemberdayaan.

“Ini arena kerja kita, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, nanti di situ. Bagaimana kemudian kita bisa mengintervensi dengan cara kolaborasi, dengan cara sinergi, menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin, yang selama ini menerima bantuan sosial maupun Program Keluarga Harapan,” tambahnya.

Kolaborasi dan sinergi dalam hal pemberdayaan tidak hanya akan diarahkan kepada penerima bansos yang graduasi, namun juga kepada keluarga penerima program Sekolah Rakyat.

Sebagai gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat bertujuan memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah ini tidak hanya memberikan pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.

“Jadi sekolah ini memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang miskin, yang berada di Desil 1 dan Desil 2 (DTSEN). Nah Pak Presiden meminta di samping anak-anak ini kita sekolahkan di Sekolah Rakyat, boarding, itu orang tuanya diminta untuk diberdayakan. Karena rata-rata keluarga-keluarga dari siswa ini rumahnya juga kurang layak huni, maka kemudian Kemensos juga diperintahkan untuk memperbaiki rumahnya,” ucap Agus Jabo.

Kemensos tidak bisa bekerja sendirian dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Selain kolaborasi antarinstansi pemerintah pusat maupun daerah, dibutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta seperti dunia usaha, salah satunya untuk pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat.