Mendagri Tito Ajak Daerah Bebaskan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk menggencarkan sosialisasi kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tito menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari program besar Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan tiga juta rumah bagi rakyat. Program itu, kata dia, mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.

“Bapak Presiden sangat serius. Kalau kita lihat program-program beliau, semuanya pro rakyat kecil. Ini menjadi perhatian beliau,” ujar Tito saat menghadiri Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP di Majapahit Convention Semarang (MAC) Ballroom, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Bank BNI, Bank Jateng, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Universitas Diponegoro, dan REI.

Tito menjelaskan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) saat ini tengah merealisasikan program prioritas nasional tersebut melalui berbagai kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu bentuk sinerginya adalah kebijakan pembebasan retribusi PBG bagi MBR.

Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi daerah. Dengan meningkatnya pembangunan rumah, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ikut terdongkrak.

“Manfaatnya bukan hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa punya rumah atau merenovasi rumahnya. Tapi kalau tiga juta rumah dibangun, efek ekonomi daerah juga akan ikut tumbuh,” jelas Tito.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat sosialisasi kebijakan ini karena seluruh kabupaten/kota di Jateng telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP diyakini akan mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan PBG di daerah.

Mendagri turut mengajak Gubernur Jateng Ahmad Luthfi agar mempererat koordinasi dengan kepala daerah se-Jawa Tengah, termasuk melibatkan pengusaha real estate, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Semua harus dikawinkan antara pemerintah dan dunia usaha, termasuk perbankan, agar program ini bisa berjalan serentak dan terasa manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Tito.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, serta sejumlah pejabat daerah dan perwakilan perbankan.

Baca juga: Mendagri Tito Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025