Kolaborasi Kementerian P2MI dan IBC Kuatkan Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja Welder-Hopitality
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) siap berkolaborasi dengan IBC terkait program pelatihan 500 ribu tenaga kerja.
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Indonesian Business Council (IBC), Dr. Sofyan A. Djalil, di kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Pertemuan ini menekankan penguatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Mukhtarudin menyoroti komitmen kuat Presiden Prabowo terhadap para pekerja migran Indonesia di luar Negeri.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) siap berkolaborasi dengan IBC terkait program pelatihan 500 ribu tenaga kerja di bidang welder, hospitality, perawat dan sektor skills worker sesuai arahan Prabowo.
"Beberapa kali kita rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, selalu menekankan dan konsen terhadap para pekerja migran Indonesia," ujar Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin mengatakan bahkan dalam setiap kunjungan bilateral Presiden Prabowo, isu pekerja migran menjadi prioritas utama, termasuk program pelatihan skill untuk 500 ribu tenaga kerja Welder dan Hospitality.
Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk mendukung 500 ribu Pekerja Migran potensial.
"Anggaran 15 Triliun ini diharapkan bisa menghasilkan devisa masuk hingga Rp90 triliun," imbuh Mukhtarudin.
Kementerian P2MI akan memimpin sektor ini dengan sistem terintegrasi dari hulu ke hilir. "Jadi saya kira pertemuan dengan IBC ini momentum pas, dalam memperkuat sistem maupun tata kelola," imbuh Mukhtarudin.
Pertemuan ini juga membahas revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja migran. Mukhtarudin berharap pembahasan di masa sidang DPR RI segera selesai.
"Mudah-mudahan masa sidang ini mulai dibahas, revisi UU sudah bisa selesai," ungkapnya.
Kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait juga menjadi salah satu program quick win yang ditekankan. Mengingat, Presiden Prabowo juga meminta percepatan program pendidikan vokasi.
Menteri Mukhtarudin mengatakan langkah ini diambil guna memastikan Pekerja Migran yang diberangkatkan memiliki daya saing tinggi di pasar Global.
"Saya ingin ke depan sistem terbangun. Saya pelajari Filipina, saya lihat remitansi mereka tinggi. Maka vokasi ini penting demi memanfaatkan bonus demografi dan menciptakan tenaga kerja produktif," tandas Menteri Mukhtarudin.
Baca juga: Kementerian P2MI Gandeng BP BUMN Perkuat Program Pelatihan Vokasi dan Perlindungan Pekerja Migran
Sementara itu, Dr. Sofyan A. Djalil menyambut baik inisiatif ini. IBC, sebagai lembaga yang didirikan oleh para pengusaha untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, kini siap mendukung upaya pemerintahan Prabowo-Gibran.
| Menteri P2MI Tegaskan PMI yang Berangkat ke Kamboja Ilegal, 101 Orang Sudah Dipulangkan |
|
|---|
| BKSAP DPR RI Kunjungi UPH, Guru Besar dan Pimpinan Berikan Masukan soal Perlindungan Pekerja Migran |
|
|---|
| Bank Mandiri Perkuat Sinergi, Bimbing PMI Jepang Jadi Wirausaha Mandiri di Tanah Air |
|
|---|
| Prabowo Minta KP2MI Siapkan Skema Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran |
|
|---|
| Pemerintah RI Sebut Banyak WNI Pergi ke Kamboja Atas Inisiatif Pribadi |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.