Dorong Transformasi Sistem Distribusi Nasional, Bamsoet Lantik Pengurus ARDIN Provinsi Jawa Barat

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, menekankan peran sektor distribusi untuk menopang kekuatan ekonomi nasional. 

Penguatan sistem distribusi bukan sekadar urusan logistik, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan hasil produksi dalam negeri dapat bersaing dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara efisien.

Saat ini tantangan utama ekonomi nasional terletak pada biaya logistik yang masih tinggi. Data Kementerian Perdagangan mencatat, rasio biaya logistik Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berkisar 14 persen.

Meski menurun dibanding sebelumnya yang sempat menyentuh 24 persen, angka tersebut masih lebih tinggi dibanding negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand yang berada di kisaran 8–9 persen.

Kondisi tersebut membuat produk lokal sulit menembus pasar dengan harga kompetitif, terutama bagi pelaku UMKM dan industri daerah.

“Biaya logistik kita masih tinggi, dimana sekitar separuh dari biaya logistik di Indonesia diserap oleh transportasi darat. Selama infrastruktur dan sistem distribusi belum terintegrasi, daya saing produk nasional akan selalu kalah di pasar,” ujar Bamsoet saat melantik Pengurus Badan Pengurus Daerah Ardin Indonesia Provinsi Jawa Barat di Bandung, Sabtu (8/11/25).

Pengurus Pusat ARDIN Indonesia hadir antara lain Wakil Ketum Berry Purba, Sekjen Herman Heru, Bendahara Yogi Soepaat dan Wakil Sekjen Taufik Mustafa. Hadir pula Ketua ARDIN Indonesia Provinsi Jawa Barat Tb. Raditya Indrajaya, Sekretaris Umum Migi Primerda, Bendahara Umum Teguh Panjireza serta para pengurus ARDIN Indonesia Provinsi Jawa Barat lainnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, sekitar 50 persen komponen biaya logistik nasional berasal dari transportasi darat, terutama di wilayah luar Jawa yang belum terhubung dengan baik.

Akibatnya, selisih harga barang antara produsen dan konsumen bisa mencapai 20–30 persen, hanya karena biaya pengiriman. Kondisi ini perlu dipecahkan dengan strategi kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi seperti ARDIN Indonesia.

Untuk itu, ARDIN Indonesia tengah menyiapkan roadmap 2025–2030 yang berfokus pada lima arah kebijakan. Yakni, transformasi digital sistem distribusi, penguatan kemitraan UMKM, dukungan terhadap hilirisasi industri daerah, peningkatan kapasitas SDM logistik, serta pembentukan pusat logistik regional. Langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan berbasis data dan hasil yang terukur.

“Kita ingin ARDIN Indonesia menjadi ujung tombak yang mempertemukan produsen, distributor, dan pasar. Jika rantai distribusi kita efisien, maka ketahanan ekonomi nasional otomatis menguat,” kata Bamsoet. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini 
juga menyoroti perubahan cepat dalam ekosistem perdagangan digital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), transaksi e-commerce di Indonesia mencapai Rp 689 triliun pada tahun 2024, naik hampir 20 persen dari tahun sebelumnya.

Namun, di balik itu muncul tantangan baru berupa ketergantungan pada platform digital raksasa yang bisa sewaktu-waktu mengubah kebijakan bisnisnya. Fenomena perubahan model bisnis salah satu marketplace besar pada awal 2025 menjadi pelajaran penting bagi para pelaku usaha lokal.

“ARDIN Indonesia harus hadir di sana. Kita bantu pelaku usaha membangun sistem distribusi digital mandiri, supaya mereka tidak tergantung pada satu platform saja. Kita arahkan agar ada kanal distribusi nasional yang dikelola bersama secara transparan dan efisien,” jelas Bamsoet.

Baca juga: Soroti Pergeseran Sistem Demokrasi di Indonesia, Bamsoet: Kehilangan Roh Pancasila

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, ARDIN Indonesia juga akan mengembangkan program 'Shared Logistics Hub', di mana para anggota dapat menggunakan fasilitas gudang bersama dan sistem pengiriman terpadu. Konsep ini diharapkan mampu memangkas biaya pengiriman hingga 20 persen dan mempercepat waktu tempuh distribusi lintas wilayah.