Mendagri Tito Tegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat Pembangunan di Daerah Perbatasan

Ringkasan Berita:

• Mendagri tekankan pentingnya memanfaatkan potensi ekonomi dan posisi strategis wilayah perbatasan, termasuk pembangunan PLBN dan KEK.
• Pemerintah mendorong kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari sistem pertahanan, dengan pendekatan bottom-up.
• BNPP bersama kementerian/lembaga dan pemda memperkuat koordinasi untuk menyusun kebijakan pembangunan perbatasan 2025–2029 agar lebih adil, sejahtera, dan tidak tertinggal.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan.

Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Hotel Aston Sentul Lake, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

"Kita ketahui bahwa masalah perbatasan ini menjadi atensi dari pimpinan negara, dari awal pimpinan negara, Presiden, sampai ke Bapak Presiden kita yang sekarang, Pak Prabowo," jelas Mendagri.

Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menempatkan penguatan sistem pertahanan serta pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas nasional.

"Membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pembangun dari pinggiran, bahasanya seperti itu, pinggiran ini dua, satu adalah di perbatasan, dua adalah desa,” ujar Mendagri.

Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan memiliki peran strategis baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan. Mendagri menyoroti banyaknya potensi ekonomi di kawasan perbatasan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Paling tidak ada dimensi ekonomi, ada dimensi keamanan di sana. Dimensi ekonomi, di daerah-daerah perbatasan ini juga banyak yang berpotensial,” jelasnya.

Mendagri menekankan perlunya pemanfaatan posisi geografis Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional, seperti Selat Malaka. Ia mencontohkan bagaimana negara lain seperti Singapura dan Malaysia telah lebih dulu mengoptimalkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, Indonesia harus mulai memanfaatkan keunggulan geografis tersebut dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung dengan jalur logistik internasional.

"Nah, itu Malaysia sudah membuat bangun tujuh [KEK]. Dia bangun di sepanjang dari semenanjung Malaya yang dari negara bagian utara sampai dengan Johor," jelasnya.

Baca juga: Dipuji Jaga Stabilitas Aceh, Mendagri Tito Dianugerahi Gelar Adat “Petua Panglima Hukom”

Butuh Dukungan Banyak Pihak

Selain potensi ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya menjadikan masyarakat perbatasan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara melalui peningkatan kesejahteraan.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat memiliki peran besar dalam memperkuat nasionalisme. Dengan demikian, upaya menjaga pertahanan di daerah perbatasan tidak selalu harus mengandalkan kekuatan militer.

“Itulah buffer zone sistem pertahanan kita untuk menjaga daerah agar tidak dipenetrasi oleh pihak-pihak lain,” jelasnya.