Mendagri Tito Tegaskan Komitmen Pemerintah Perkuat Pembangunan di Daerah Perbatasan

Pada kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan tiga tugas besar BNPP, yaitu penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan kawasan perbatasan. Terkait PLBN, Mendagri menyebutkan saat ini sudah ada 15 PLBN yang beroperasi dan 11 lainnya sedang dipersiapkan.

"Belum memadai [jumlahnya] tapi kita tetap membuatnya bertambah terus secara bertahap," ujarnya.

Mendagri meminta kepala daerah untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan di kecamatan perbatasan dan mengajukannya kepada BNPP.

Usulan tersebut akan dikaji bersama kementerian/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kemampuan anggaran nasional. Ia menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah perbatasan sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

"Kita menggunakan metode bottom up, jadi silakan untuk mengajukan misalnya perlu dermaga, perlu cold storage, perlu misalnya apa namanya itu di Kalimantan membuka jalan yang masih terputus," ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi untuk memastikan pembangunan perbatasan berjalan sesuai target.

“Kami yakin kalau seandainya ini bisa dikerjakan seperti konsep itu, perbatasan kita akan masyarakatnya akan lebih sejahtera, lebih baik, tidak merasa terpinggirkan, bukan warga negara kelas dua, dan ada pemerataan keadilan,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP mengamini bahwa tugas BNPP perlu didukung banyak pihak. Ia mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), dan pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi.

"Setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan berpedoman pada arah kebijakan yang akan ditetapkan dalam rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang saat ini sedang dalam penyusunan prosesnya oleh BNPP," tegasnya.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, sejumlah gubernur dan bupati/wali kota, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta pejabat terkait lainnya.

Rakorendal 2025 ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional 2025–2029.

Baca juga: Mendagri Tito Hadiri Peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas