Pemotongan Dana TKD, Dedi Iskandar Tegaskan Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak kepada Daerah

Ia juga melihat potensi positif lainnya: daerah dapat lebih terpacu mengembangkan perekonomian dan memperkuat kemandirian fiskal, terutama daerah yang memiliki potensi besar seperti migas, pariwisata, atau industri.

“Daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru untuk menaikkan PAD,” ujarnya.

Untuk mengatasi dilema antara pemangkasan TKD dan kebutuhan memperkuat kemandirian daerah, Dedi mendorong agar pemerintah pusat dan daerah duduk bersama demi mencapai kesepahaman.

“Daerah juga punya hak atas TKD. Karena itu, kebijakan anggaran harus diambil secara adil agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar pemangkasan TKD dilakukan secara parsial, yaitu hanya diberlakukan pada daerah yang terbukti buruk dalam tata kelola keuangan, disertai pembinaan yang intensif.

“Dengan banyaknya polemik terkait pemangkasan TKD dan kebutuhan memperkuat kemandirian fiskal daerah, kami berharap diskusi publik hari ini menghasilkan ide-ide segar sebagai solusi mewujudkan keadilan fiskal bagi pemerintah pusat dan daerah,” tutupnya.

Diskusi publik ini menghadirkan lima narasumber, yaitu Dr. Cheka Vigowansyah (mewakili Wamendagri Bima Arya), Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si (Guru Besar Administrasi Publik UI), Dr. Suyoto (Bupati Bojonegoro 2008–2018), Dr. Suhirman Madjid (Anggota K3 MPR RI), dan Dr. Indri Arrafi Juliannisa, S.E., ME (Dosen Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jakarta).

Hadir pula sejumlah anggota Kelompok DPD RI di MPR, antara lain Anna Latuconsina (Maluku), Dr. Habib Ali Alwi (Banten), Pdt. David Harold Waromi (Papua), dan Eka Kristian Yeimo (Papua Tengah). (*)

Baca juga: Senator Dedi Iskandar Batubara: Penguatan Keluarga Kunci Menuju Indonesia Emas 2045