Pendidikan GOTangani Kemacetan di Jakarta, DPRD DKI Jakarta Dukung Program Prioritas APBD Tahun 2024
Hadir rapat paripurna, DPRD DKI Jakarta mendukung program prioritas APBD tahun 2024 terutama dalam mengatasi kemacetan.
Editor:
Content Writer
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta telah resmi mengesahkan APBD tahun 2024 sebesar Rp81,71 triliun dalam rapat paripurna, Selasa (14/11/2023.
Setidaknya dari besaran total APBD tahun 2024 itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusung enam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Adapun program prioritas, yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan dukungannya terhadap enam program prioritas tersebut. Ia juga optimistis program prioritas tersebut dapat berjalan optimal di tahun depan.
Baca juga: DPRD DKI Jakarta Mengkaji Pemberian Apresiasi dan Sanksi Wajib Pajak dalam Raperda Pajak Terbaru
“Iya kami siap mendukung enam program prioritas dengan menyetujui anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya usai pengesahan Perda APBD Tahun 2024, di gedung DPRD DKI Jakarta.
Khoirudin juga menyatakan siap untuk melakukan pengawasan pada seluruh program prioritas, terutama untuk penanganan kemacetan yang sebagai kegiatan dengan anggaran cukup besar yakni Rp6,9 triliun atau 10 persen dari total anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp72,6 triliun.
“Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan macet, agar anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan macet dapat berkurang,” ucapnya.
Hal senada juga diungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani. Ia menyatakan siap bersama Pemprov DKI untuk terus berupaya mengatasi kemacetan, salah satunya dengan meningkatkan kenyamanan dan memperluas jangkauan layanan untuk mempermudah masyarakat menikmati transportasi umum.
“Masyarakat masih banyak yang menggunakan mobil pribadi karena belum semua publik transportasi mengakses tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh para masyarakat yang bekerja di Jakarta,” tandasnya.
Baca juga: DPRD DKI Sepakati Penambahan Anggaran Rp13,36 M untuk Penanganan Kemiskinan dan Stunting
| Astrid Kuya Ikhlas Rumah Dijarah, Soroti Anak di Bawah Umur Ikut Kerusuhan |
|
|---|
| KJP dan KJMU Pelajar yang Demo dengan Anarkis akan Dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta |
|
|---|
| Tarif Gratis Transjakarta, MRT, dan LRT Berlaku Mulai 31 Agustus sampai 7 September 2025 |
|
|---|
| Update Demonstrasi di Depan Gedung DPR: Massa Tutup Jalan Tol, Lalu Lintas Macet Total |
|
|---|
| Wamenbud Ungkap Kepala Daerah Kurang Komitmen Alokasikan APBD Untuk Museum dan Taman Budaya |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.