Lewat Pemutihan Ijazah, Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Anak Jakarta yang Tertinggal Pendidikan

TRIBUNNEWS.COM - Pendidikan merupakan kunci untuk memperbaiki kualitas hidup dan membuka peluang masa depan yang lebih baik. 

Meyakini hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya memastikan setiap anak di Jakarta mendapatkan hak pendidikannya.

Salah satu langkah nyata Pemprov DKI adalah melalui program pemutihan ijazah, yang bertujuan membantu siswa agar dapat mengambil ijazah yang sempat tertahan akibat kendala biaya.

Pada Selasa (3/6), Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap III Tahun 2025 diserahkan kepada 827 siswa di SMK Miftahul Falah, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Bantuan diterima oleh lulusan dari berbagai jenjang pendidikan, mencakup 44 siswa lulusan Sekolah Dasar (SD), 160 lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 138 lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), 456 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta 29 siswa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Gubernur Pramono mengatakan, program ini bertujuan mendorong para siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sekaligus menjadi bekal untuk mencari pekerjaan di masa depan.

“Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian. Selama ini ada ijazah yang tertahan hingga dua sampai tujuh tahun. Hari ini akhirnya bisa diterima. Ini memang sesuatu yang saya pantau langsung,” ujarnya.

Hingga tahap ini, sebanyak 1.315 siswa telah menerima bantuan pemutihan ijazah dengan total anggaran Rp4,3 miliar. 

Baca juga: Dorong Efektivitas Fiskal, Pemprov DKI Kembangkan Creative Financing

Beberapa bulan kemudian, pada Jumat (3/10), Gubernur Pramono kembali menyerahkan Bantuan Pemutihan Ijazah Tahap IV Gelombang Kedua Tahun 2025 di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara. Sebanyak 1.238 peserta didik menerima ijazah dengan total anggaran mencapai Rp4,13 miliar.

Sejak penyaluran tahap I hingga tahap IV gelombang kedua, program ini telah menjangkau 3.297 peserta didik dengan total bantuan senilai Rp12,08 miliar.

“Saya berharap tahun ini sekitar 6.652 ijazah bisa diputihkan. Saya tahu, mereka yang belum mengambil ijazah bukan karena tidak mau, tetapi karena kendala biaya. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta yang telah bekerja sama menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.

Adapun proses pemutihan dilakukan setelah melalui verifikasi kelayakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Suku Dinas Pendidikan di lima wilayah kota administrasi, bekerja sama dengan BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta.

Selain program pemutihan ijazah, Pemprov DKI juga memperkuat layanan dasar pendidikan melalui perluasan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Program pemutihan ijazah, KJP Plus, KJMU, dan sebagainya, saya awasi langsung. Saya tahu berapa yang sudah dibagikan, berapa yang masih terkendala, dan apa masalahnya,” jelas Gubernur Pramono.

Ia menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan hak pendidikan hanya karena terkendala biaya atau administrasi.