Sistem Proporsional Tertutup Dinilai Justru Mengaburkan Rakyat untuk Memilih Kandidat Potensial

Ia juga merespons pihak yang menyebut sistem proposional terbuka memakan biaya yang cukup besar (high cost).

Atang pun menanyakan jaminan bahwa rekrutmen Caleg dengan proporsional tertutup tidak memungkinkan terjadinya ruang suap agar mendapatkan nomor urut kecil.

"Apakah ada jaminan proses kandidasi tidak menjadi benih unggul yang dapat menstimulasi korupsi di kemudian hari, karena ada kekhawatiran sejak awal dalam kandidasi sudah terjadi mahar di internal parpol dalam penentuan nomor urut," ucap Atang.

Legal Standing Pemohon Dipertanyakan

Atang juga mempertanyakan legal standing pemohon uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk soal sistem proporsional terbuka.

"MK sebaiknya menguji betul terkait legal standing pemohon terhadap permohonan pengujian Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu, khususnya terkait kerugian pemohon karena peserta Pileg bukanlah perseorangan melainkan parpol, kecuali untuk pemilihan anggota DPD RI," papar Atang.

Lantas, Atang pun bertanya apakah para pemohon pernah menjadi Caleg dengan nomor urut kecil dalam kapasitas sebagai pengurus partai, namun dikalahkan dengan nomor urut lebih besar.

"Bahkan, akan menjadi ironis jika pemohon tidak dicalonkan oleh parpolnya dalam kontestasi 2024, sehingga dimana letak legal standingnya para pemohon," imbuhnya.