Jika MK Sahkan Sistem Proporsional Tertutup, Anggota Komisi II DPR: Pergulatan Politik Jelang 2024

"Seluruh calon legislatif (caleg) termasuk sampai nomor urutnya itu urusan partai. Kita pemilih tidak ada akses sedikit pun," sambung Yanuar.

Alasan kedua, Yanuar menjelaskan, terkait kedaulatan rakyat.

Baca juga: Pakar Hukum Tata Negara UGM Ingatkan Sistem Proporsional Tertutup Ibarat Beli Kucing dalam Karung

"Jika kita sepakat bahwa demokrasi intinya adalah pemegang kedaulatan rakyat. Maka pertanyaannya kedaulatan rakyat lebih cocok ditempatkan di proporsional terbuka atau tertutup?" ujarnya.

Selanjutnya, alasan ketiga, kata Yanuar, perihal pendewasaan budaya politik.

"Lebih bagus bersemayam di proporsional tertutup atau terbuka?," katanya.

Ia kemudian menganalogikan sistem proporsional tertutup dengan dunia.

"Dalam dunia yang tertutup maka semua gelap, bahkan dalam dunia yang tertutup tidak semua orang bisa masuk," katanya.

"Tapi kalau ruang terbuka lebih terang cahayanya, jauh lebih bisa menampung banyak orang," jelasnya.

Ia juga mengatakan, dengan sistem proporsional terbuka kompetisi Pemilu akan semakin terjadi. Sehingga kemungkinan pendewasaan politik Indonesia akan lebih terjadi.

Baca juga: Partai Buruh Dukung Sistem Proporsional Tertutup Bersyarat di Pemilu 2024, Ini Kata Said Iqbal

Terakhir, kata Yanuar, alasan terkait kebebasan individu untuk melakukan usaha meningkatkan kesejahteraan hidup.

"Hari ini ada tren terkait dengan kebebasan individu untuk melakukan mobilitas vertikal ke atas. Ini hak asasi yang tidak boleh ditutup oleh siapapun," kata Yanuar.

Menurutnya, dalam sistem proporsional tertutup, monopoli pencalonan atau karier politik pribadi akan jauh lebih banyak ditentukan oleh beberapa gelintir orang.

"(Sehingga) tidak banyak orang memiliki kesempatan untuk tumbuh," tegasnya.