Pemilu 2024
Hasto Jelaskan Alasan PDI Perjuangan Tetap Pilih Proporsional Tertutup
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya tetap mendorong sistem pemilu dengan Proporsional Tertutup.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya tetap mendorong sistem pemilu dengan Proporsional Tertutup.
Menurut Hasto, dengan sistem tertutup maka tanggungjawab kepemimpinan kolektif berada di partai politik.
"Sehingga ketika kinerja positif, atau kemudian ada kritik itu kepada organisasi kepartaian," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Hasto mengatakan, dari dorongan itu, PDIP hendak memberikan satu landasan yang kokoh dalam konsolidasi demokrasi melalui penguatan partai politik.
Tak hanya itu, Hasto mengaku tak ingin dengan sistem proporsional terbuka akan lahir anggota-anggota legislatif yang keliru dalam mengelola politik anggaran.
"Teman-teman pers bisa membandingkan berapa produktifitas undang-undang kita, kehadiran anggota legislatif politik di dalam menggunakan alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah bangsa," ungkap Hasto.
Dia juga berpandangan bahwa dari politik anggaran akan berbuah kepentingan elektoral.
Di mana, justru akan menghasilkan banyaknya kasus korupsi.
"Banyak kasus-kasus korupsi karena kepentingan elektoral, itu yang kemudian terjadi," lanjutnya.
Hasto menambahkan, partainya sangat menghormati perbedaan pandangan antar partai politik menyikapi sistem pemilu tersebut.
Baca juga: Setuju Pemilu Proporsional Tertutup, PDIP: Berpolitik Memang Terkadang Melawan Arus
Pasalnya, hal itu sah-sah saja apabila mayoritas partai politik bersikap mempertahankan sistem pemilu terbuka.
"Ya itu sah, satu hal yang biasa dilakukan oleh partai untuk melakukan komunikasi politik itu bagus, kalau untuk sistem pemilu, artinya ini menjadi dirkursus terbuka," kata Hasto.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.